TEHERAN – Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat kembali meningkat setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) mengumumkan serangan terhadap pangkalan udara Amerika Serikat sebagai balasan atas operasi militer AS yang sebelumnya menyasar fasilitas di wilayah Iran. Insiden terbaru ini memperlebar jarak menuju kesepakatan damai yang hingga kini masih menemui jalan buntu.
IRGC menyatakan serangan dilakukan beberapa jam setelah militer AS melancarkan operasi yang disebut menargetkan menara telekomunikasi di Pulau Sirik, Provinsi Hormozgan, Iran bagian selatan. Selain melakukan serangan balasan, IRGC juga memperingatkan bahwa setiap aksi lanjutan dari AS akan direspons dengan tindakan berbeda yang memiliki skala dan karakteristik lebih besar.
Pernyataan tersebut muncul di tengah saling tuding antara kedua negara terkait eskalasi militer yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. IRGC menegaskan pihak Amerika Serikat bertanggung jawab atas kemungkinan memburuknya situasi keamanan di kawasan.
Di sisi lain, militer AS melalui Komando Pusat Amerika Serikat (United States Central Command/Centcom) menyebut operasi yang dilakukan merupakan tindakan pembelaan diri. Menurut Centcom, serangan ditujukan ke lokasi radar dan pusat kendali drone Iran setelah pesawat tanpa awak MQ-1 milik AS ditembak jatuh saat menjalankan misi di wilayah udara internasional.
“Pesawat tempur AS dengan cepat merespons dengan menghancurkan pertahanan udara Iran, stasiun kendali darat, dan dua drone serang sekali pakai yang menimbulkan ancaman nyata bagi kapal-kapal yang melintas di perairan kawasan,” kata Centcom melalui platform X, sebagaimana dilansir Kompas, Senin (01/06/2026).
Centcom juga menyatakan AS akan terus melindungi aset dan kepentingannya selama gencatan senjata masih berlangsung.
Perkembangan terbaru itu turut memicu kekhawatiran di kawasan Teluk. Militer Negara Kuwait melaporkan berhasil mencegat sejumlah rudal dan drone yang disebut sebagai serangan bermusuhan. Sirene peringatan sempat diaktifkan di berbagai wilayah negara tersebut, meski otoritas setempat belum mengungkap asal serangan.
Situasi keamanan yang memburuk juga berdampak pada proses negosiasi antara Washington dan Teheran. Pembicaraan yang telah berlangsung selama beberapa pekan belum menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri konflik maupun membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis perdagangan energi dunia.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menegaskan fokus utama pemerintahannya adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir.
“Jaminan yang harus saya miliki adalah tidak akan ada senjata nuklir. Mereka telah menyetujuinya, dan itu sangat menarik,” kata Trump.
Namun, pihak Iran menilai masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam perundingan tersebut. Negosiator utama Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan negaranya tidak akan menerima kesepakatan yang dinilai mengabaikan kepentingan nasional.
“Kami tidak akan menyetujui kesepakatan apa pun sampai kami yakin hak-hak rakyat Iran telah dipenuhi,” kata Ghalibaf.
Senada dengan itu, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, meminta publik menunggu hasil resmi perundingan.
“Sampai ada kesimpulan yang jelas tercapai, semua yang dikatakan saat ini hanyalah spekulasi,” ujarnya.
Selain isu nuklir dan sanksi ekonomi, konflik di Lebanon turut menjadi penghambat upaya perdamaian. Iran menuntut penghentian pertempuran di Lebanon sebagai bagian dari setiap kesepakatan yang akan dicapai. Sementara itu, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan memerintahkan pasukannya memperluas operasi militer terhadap kelompok Hizbullah di wilayah Lebanon. Kondisi tersebut membuat prospek penyelesaian konflik di kawasan Timur Tengah semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. []
Redaksi05