Kelurahan Pelintung di Dumai dijadikan Desa Binaan Imigrasi untuk memperkuat pengawasan kawasan pesisir sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam mencegah tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia.
DUMAI – Pengawasan keimigrasian di kawasan pesisir Kota Dumai diperkuat dengan melibatkan masyarakat Kelurahan Pelintung, Kecamatan Medang Kampai, melalui pembentukan Desa Binaan Imigrasi sebagai upaya mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penyelundupan manusia.
Program tersebut resmi ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Dumai dan Pemerintah Kota (Pemkot) Dumai di Aula Kantor Imigrasi Dumai, Rabu (23/9/2026), sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (23/09/2026).
Pelintung dipilih karena memiliki sejumlah kawasan pesisir yang dinilai rawan menjadi jalur keluar-masuk orang secara ilegal. Kondisi geografis itu membuat pengawasan tidak hanya membutuhkan peran aparat, tetapi juga keterlibatan masyarakat hingga tingkat lingkungan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai Ruhiyat M Tolib mengatakan masyarakat memiliki posisi penting dalam mendukung pengawasan, terutama di wilayah yang memiliki akses langsung menuju kawasan pesisir.
“Desa binaan ini merupakan bentuk kehadiran Imigrasi di tengah masyarakat. Kami ingin membangun kolaborasi, sehingga RT, kelurahan dan masyarakat dapat menjadi mata dan telinga dalam memberikan informasi apabila ditemukan potensi pelanggaran keimigrasian,” kata Ruhiyat.
Melalui program tersebut, pemerintah kelurahan, Rukun Tetangga (RT), dan masyarakat didorong untuk mengenali kondisi lingkungan serta segera berkoordinasi dengan pihak berwenang apabila menemukan aktivitas atau keberadaan orang yang mencurigakan.
Selain memperkuat fungsi pengawasan, Desa Binaan Imigrasi juga diarahkan untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat. Hal itu sejalan dengan semangat “Imigrasi Hadir untuk Rakyat” yang menjadi salah satu komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Ruhiyat mengatakan tingginya mobilitas di Dumai juga menjadi alasan penguatan pengawasan. Sebagai kota industri yang memiliki sejumlah pelabuhan, Dumai menjadi wilayah dengan aktivitas kru kapal yang cukup tinggi.
Berdasarkan data Kantor Imigrasi Dumai, lebih dari 26 ribu kru kapal, baik warga negara asing maupun lokal, mendapatkan pelayanan keimigrasian dalam satu tahun.
“Dumai merupakan kawasan industri dengan aktivitas pelabuhan yang cukup tinggi. Dalam setahun kami melayani lebih dari 26 ribu kru kapal, baik asing maupun lokal. Dengan pengawasan dan pelayanan keimigrasian yang baik, kami berharap aktivitas mereka selama berada di Dumai juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, termasuk mendorong transaksi dan pergerakan UMKM,” ujarnya.
Wakil Wali Kota (Wawali) Dumai Sugiyarto mengapresiasi pembentukan Desa Binaan Imigrasi karena pendekatan preventif dan mitigasi dinilai dapat memperkuat pengawasan terhadap TPPO maupun penyelundupan manusia.
Menurut Sugiyarto, pelibatan perangkat kecamatan, kelurahan, hingga RT diperlukan agar potensi kerawanan di lingkungan dapat dikenali lebih awal.
“Pemerintah Kota Dumai mengapresiasi langkah preventif dan mitigasi yang dilakukan Imigrasi. Kami berharap Desa Binaan Imigrasi ini menjadi solusi nyata dalam mencegah TPPO dan penyelundupan manusia, khususnya di Kelurahan Pelintung,” kata Sugiyarto.
Ia juga mendorong masyarakat untuk lebih memperhatikan keberadaan orang baru atau warga yang singgah di lingkungannya, dengan tetap mengedepankan aturan dan hak masyarakat.
“Kami mendorong RT, kelurahan dan kecamatan lebih peka terhadap lingkungan. Kalau ada orang baru atau warga yang singgah, mari kita kenali dan pantau bersama. Jika ada hal yang mencurigakan, segera koordinasikan dengan pihak terkait,” ujarnya.
Dengan pola pengawasan berbasis masyarakat tersebut, Desa Binaan Imigrasi di Pelintung diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara Imigrasi, pemerintah daerah, dan warga. Selain memperkuat pencegahan kejahatan keimigrasian, langkah itu diharapkan turut menjaga keamanan serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir Dumai. []
Redaksi08.

