Venezuela Gugat Inggris, 31 Ton Emas Senilai Rp72 Triliun Dituntut Kembali

Venezuela Gugat Inggris, 31 Ton Emas Senilai Rp72 Triliun Dituntut Kembali

Bagikan:

Presiden sementara Delcy Rodriguez menginstruksikan langkah hukum dan diplomatik untuk merebut kembali 31 ton cadangan emas senilai Rp72,56 triliun yang dibekukan Bank of England sejak sengketa pengakuan politik Venezuela pada 2018.

CARACAS – Pemerintah sementara Venezuela meningkatkan tekanan diplomatik dan hukum terhadap Inggris untuk memperoleh kembali 31 ton cadangan emas senilai sekitar USD4 miliar atau setara Rp72,56 triliun yang masih tertahan di Bank of England, London. Langkah tersebut ditempuh melalui instruksi kepada Kementerian Luar Negeri dan Kantor Jaksa Agung untuk memulai prosedur hukum pengembalian aset negara.

Presiden sementara Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan pemerintahnya tidak akan menghentikan upaya mendapatkan kembali cadangan emas yang telah dibekukan selama lebih dari enam tahun. Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar sengketa kepemilikan aset, melainkan juga menyangkut hak Venezuela atas kekayaan negara yang berada di luar yurisdiksinya.

Dalam pertemuan dewan wakil presiden sektoral dan para menteri di Istana Miraflores, Rabu, Rodriguez kembali menyampaikan keberatan terhadap keputusan otoritas Inggris yang belum mengembalikan emas tersebut.

“Saya tidak akan berhenti menuntut Bank of England untuk mengembalikan emas kami,” kata Rodriguez.

Dia juga meminta otoritas Inggris menghentikan penahanan aset tersebut dan mengingatkan adanya kesepakatan parlemen yang didukung berbagai sektor politik di Venezuela untuk mengembalikan cadangan emas ke negara asalnya.

“Berhentilah mencari alasan, berhentilah merampas emas kami. Emas itu milik rakyat Venezuela, bukan milik Bank of England,” lanjut Rodriguez, sebagaimana diberitakan Sindo News, Jumat (30/10/2026).

Sengketa cadangan emas Venezuela di London berawal dari persoalan pengakuan politik terhadap kepemimpinan Nicolas Maduro. Inggris menolak mengakui kemenangan Maduro dalam pemilihan presiden Venezuela pada 2018 yang hasilnya dipersengketakan. Akibatnya, akses pemerintah Venezuela terhadap cadangan emas di Bank of England terhambat.

Perselisihan semakin tajam pada 2019 ketika pemimpin oposisi Venezuela saat itu, Juan Guaido, meminta Bank of England tidak menyerahkan emas tersebut kepada pemerintahan Maduro. Persoalan penguasaan aset kemudian berlarut-larut seiring konflik politik di dalam negeri Venezuela.

Rodriguez menilai tindakan otoritas Inggris sebagai bentuk penahanan aset yang tidak sah. Pemerintah Venezuela juga memandang keputusan tersebut sebagai upaya mengambil alih kekayaan milik bank sentral negaranya.

Di tengah sengketa yang belum terselesaikan, hubungan diplomatik kedua negara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Pada September 2026, Inggris dan Venezuela mengumumkan rencana penunjukan duta besar setelah bertahun-tahun hanya mempertahankan hubungan melalui perwakilan diplomatik setingkat charge d’affaires atau kuasa usaha.

Upaya mengembalikan emas juga mendapat perhatian dari pemerintah sementara dan kelompok oposisi Venezuela. Dalam pembicaraan mengenai transisi demokrasi pada Agustus 2026, kedua pihak sepakat mengupayakan pemulihan akses terhadap cadangan tersebut.

Dana hasil pengembalian emas itu direncanakan untuk membantu masyarakat yang menjadi korban dua gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Juni 2026.

Tuntutan Rodriguez turut berlangsung dalam situasi perubahan politik besar setelah Maduro digulingkan dari kekuasaan sekitar sembilan bulan sebelumnya melalui operasi militer Amerika Serikat (AS). Dalam operasi tersebut, pasukan khusus AS menangkap Maduro bersama istrinya dan membawa keduanya ke AS untuk menjalani proses peradilan.

Persoalan 31 ton emas tersebut kini menjadi salah satu ujian bagi hubungan diplomatik Venezuela dan Inggris. Keberhasilan upaya hukum dan negosiasi kedua negara akan menentukan apakah aset bernilai miliaran dolar itu dapat kembali dikuasai Venezuela dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakatnya. []

Redaksi 03

Bagikan:
Hotnews Hukum Internasional