Korban dugaan penipuan investasi tambang emas Rp58,5 miliar mendesak Propam segera menjadwalkan sidang etik Fahrurozi dan meminta penyidik memperjelas perkembangan perkara pidana.
JAKARTA – Penanganan dugaan penipuan investasi tambang emas senilai Rp58,5 miliar yang menyeret mantan pejabat Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri), Fahrurozi, masih menyisakan dua proses yang dinantikan pelapor. Selain menunggu kepastian sidang etik di lingkungan Polri, korban juga mendesak penyidik segera menentukan tersangka dalam perkara pidananya.
Desakan tersebut disampaikan warga negara (WN) Malaysia berinisial SYF melalui kuasa hukumnya, Bagas Pangestu, di Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Mereka mempertanyakan belum adanya jadwal sidang etik, meskipun pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri disebut telah selesai.
Bagas mengatakan pihaknya telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2). Namun, surat tersebut belum memberikan kepastian mengenai pelaksanaan sidang etik terhadap Fahrurozi.
“Tentu dalam hal ini kami ingin melakukan follow up bagaimana tindak lanjutnya, khususnya terkait surat SP2HP2 yang Propam terkait agenda pelaksanaan sidang, dan tindak lanjut ya,” ujarnya sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (12/11/2026).
Menurut Bagas, informasi terakhir yang diterima menyebutkan berkas perkara masih menunggu rekomendasi dari Divisi Hukum (Divkum) Polri sebelum majelis kode etik ditunjuk. Karena itu, pihak pelapor meminta kejelasan mengenai tahapan dan waktu pelaksanaan sidang.
“Informasi terakhir yang kami terima, berkas menunggu rekomendasi dari Divkum, untuk segera ditunjuk majelis kode etik. Tentu ini kami juga menunggu, kapan,” ungkapnya.
Selain proses etik, pihak SYF juga menyoroti perkembangan penyidikan dugaan penipuan investasi tambang emas tersebut. Bagas menyebut perkara pidana telah ditingkatkan ke tahap penyidikan, tetapi hingga kini belum ada penetapan tersangka.
“Kami juga menunggu apa tindak lanjut yang dilakukan oleh tim penyidik ke depannya sampai penetapan tersangka,” tuturnya.
“Bagaimana perkembangannya, apakah ada temuan-temuan baru atau bagaimana, itulah yang akan kami tunggu juga sebenarnya,” imbuhnya.
Fahrurozi, yang sebelumnya menjabat Kepala Subdirektorat (Kasubdit) I Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dilaporkan oleh SYF pada Agustus 2026. Laporan tersebut terdaftar dengan nomor LP/B/379/VIII/2026/SPKT/BARESKRIM POLRI atas dugaan penipuan dan/atau penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 492 dan/atau Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Bagas menjelaskan, kliennya menanamkan modal secara bertahap sejak Mei hingga Oktober 2025 untuk usaha pertambangan emas di Sulawesi Utara. Total dana yang disetorkan mencapai Rp58,5 miliar. Namun, pelapor disebut baru menerima pengembalian sebesar Rp4 miliar pada Februari 2026.
Hingga berita ini disusun, perkara pidana tersebut masih berada pada tahap penyidikan dan belum ada penetapan tersangka sebagaimana disampaikan kuasa hukum pelapor. Kepastian proses etik maupun perkembangan penyidikan menjadi hal yang dinantikan korban agar penanganan laporan tersebut berjalan transparan dan memberikan kejelasan hukum bagi semua pihak. []
Redaksi 03