Polisi mengungkap jaringan dugaan perdagangan orang yang merekrut 23 WNI menjadi tentara bayaran di Rusia melalui media sosial dan hubungan pribadi, dengan delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
JAKARTA – Perekrutan warga negara Indonesia (WNI) untuk menjadi tentara bayaran di Rusia diduga berkembang menjadi jaringan perdagangan orang yang memanfaatkan hubungan pertemanan, asmara, hingga mantan anggota militer. Kepolisian mengungkap sedikitnya 23 WNI menjadi korban dalam kasus tersebut, satu di antaranya dilaporkan meninggal dunia berdasarkan informasi keluarga.
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Metro Jakarta Barat Nasriadi mengatakan penyidik telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas dua warga negara asing (WNA) asal Rusia dan Ukraina serta enam warga Indonesia.
Pengungkapan perkara dilakukan tim gabungan Polres Metro Jakarta Barat, Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya, dan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri). Penyelidikan bermula dari laporan yang diterima kepolisian.
“Saat ini telah kita tetapkan enam orang sebagai tersangka, yaitu dua warga asing dan empat warga Indonesia. Dan, saat ini juga, Satuan Reserse PPA-PPO telah berangkat ke Pemalang dan telah mengamankan dua orang lagi,” kata Nasriadi di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis, (12/11/2026).
Nasriadi menjelaskan, pola perekrutan berlangsung dalam dua tahap. Pada tahap awal, calon korban dijaring melalui media sosial. Mereka kemudian diarahkan untuk menghubungi pihak yang berada di Rusia.
“Nah, klaster pertama itu mereka direkrut karena ada ajakan media sosial, ada media sosial, akhirnya dikasih kontak ke Rusia dan mereka berhubungan ke sana,” ujarnya.
Setelah sejumlah orang berhasil diberangkatkan, pola perekrutan berkembang dengan memanfaatkan jaringan sosial para korban. Mereka yang telah lebih dahulu bergabung ditawari uang tambahan apabila berhasil mengajak teman, pacar, atau kenalan untuk ikut menjadi tentara bayaran.
“Jadi klaster kedua tuh sudah mulai menggunakan agen-agen atau perekrut-perekrut yang ada di Indonesia. Terutama adalah keluarga. Bukan keluarga inti, artinya teman, kemudian pacar, kemudian sahabat sekolah dan sebagainya,” tutur dia.
“Jadi itulah yang direkrut, sehingga dari tersangka ini ada yang pacarnya tentara Rusia atau tentara yang sudah ke sana. Kemudian ada mungkin temannya. Itu yang klaster kedua, sampai dengan detik ini,” sambungnya.
Menurut Nasriadi, perekrutan tersebut menyasar laki-laki berbadan sehat, terutama mantan anggota TNI atau Polri maupun WNI yang memiliki pengalaman dasar kemiliteran. Namun, orang yang tidak memiliki latar belakang militer tetap dapat direkrut karena disebut akan menjalani pelatihan selama enam bulan di kawasan perbatasan Rusia dan Ukraina.
“Nah apabila bukan mantan TNI, Polri ataupun sebagainya, mereka akan memberikan pelatihan selama enam bulan di salah satu perbatasan Rusia dan Ukraina. Bukan di di Rusianya, tapi di perbatasannya. Mereka langsung di perbatasan diberikan latihan. Latihan menembak, latihan membunuh, dan sebagainya yang ada di sana. Jadi siapapun yang mau datang, silakan, mereka welcome,” tutur Nasriadi.
Kepolisian juga mengungkap risiko besar yang dihadapi para korban setelah bergabung. Mereka disebut ditempatkan di barisan terdepan medan perang dan terikat kontrak yang menurut penyidik membuat mereka sulit kembali ke Indonesia meskipun terluka.
“Kontraknya adalah kontrak mati. Jadi walaupun kamu kena ranjau, kamu kena tembak, kamu disembuhkan, terus kamu enggak boleh pulang ke Indonesia. Terus berperang sampai dengan perang usai. Nah, itulah ada beberapa rekan-rekan kita yang sini yang artinya sudah meninggal dunia,” ujarnya.
Nasriadi menyebut, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kedutaan Besar (Kedubes) Rusia, pihak kedutaan menyatakan tidak membenarkan perekrutan tentara dari warga negara asing. Meski demikian, jaringan yang diungkap kepolisian diduga melibatkan warga Rusia dan Ukraina yang bekerja sama mencari WNI untuk dikirim menjadi tentara bayaran.
Kasus ini menunjukkan bahwa perekrutan melalui media sosial dan relasi pribadi dapat menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang lintas negara. Kepolisian masih perlu menelusuri jaringan perekrut, aliran keuntungan, serta nasib para korban agar upaya penegakan hukum tidak berhenti pada penangkapan para tersangka, tetapi juga menjamin perlindungan dan pemulangan WNI yang terdampak. []
Redaksi 03