Sisprian Subiaksono dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan diwajibkan membayar uang pengganti Rp 7,4 miliar serta mata uang asing, dengan ancaman tambahan dua tahun penjara jika asetnya tidak mencukupi.
JAKARTA – Mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, terancam menjalani tambahan hukuman dua tahun penjara apabila tidak mampu membayar uang pengganti senilai Rp 7,4 miliar, 150.000 dolar Singapura, dan 10.000 dolar Amerika Serikat dalam perkara korupsi suap dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Ancaman pidana tambahan itu menyertai vonis tujuh tahun penjara dan denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori menyatakan kewajiban pembayaran uang pengganti tersebut dalam pembacaan amar putusan.
“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 7.400.000.000, 150.000 dollar Singapura, dan 10.000 dollar Amerika Serikat,” kata Brelly, sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis (12/11/2026).
Majelis hakim memberikan waktu paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap bagi Sisprian untuk melunasi kewajiban tersebut. Jika tidak dipenuhi, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutup pembayaran uang pengganti.
Apabila aset Sisprian tidak mencukupi, ia harus menjalani pidana penjara tambahan selama dua tahun. Selain itu, denda Rp 1 miliar yang dijatuhkan kepadanya memiliki ketentuan pengganti berupa pidana kurungan selama 190 hari apabila tidak dibayar.
Hukuman tujuh tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni 10 tahun penjara. Namun, nilai uang pengganti dan denda yang ditetapkan majelis hakim sama dengan tuntutan jaksa.
Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan Sisprian terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan dakwaan kedua.
Perkara tersebut juga menyeret mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Rizal, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Bea Cukai, Orlando Hamonangan. Ketiganya didakwa menerima suap dengan nilai keseluruhan Rp 63.589.818.515, yang terdiri atas uang tunai Rp 61.743.597.000 serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1.846.221.515.
Berdasarkan rincian dakwaan jaksa, Rizal diduga menerima sekitar Rp 14 miliar, Sisprian sekitar Rp 7 miliar, sedangkan Orlando sekitar Rp 4,05 miliar. Orlando juga diduga menerima fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1,51 miliar.
Jaksa menduga suap tersebut diberikan oleh pimpinan Blueray Cargo Group untuk mempercepat pengeluaran barang impor perusahaan dalam proses pemeriksaan kepabeanan di DJBC.
Selain perkara suap, Sisprian dan pihak-pihak terkait juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp 78,8 miliar. Penerimaan itu diduga berasal dari sejumlah pengusaha importir, pengusaha rokok, serta pihak lain yang kegiatan usahanya berkaitan dengan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.
Besarnya kewajiban uang pengganti dalam putusan tersebut menempatkan pemulihan aset sebagai salah satu aspek penting penanganan perkara korupsi. Pelaksanaan putusan, termasuk penyitaan dan pelelangan apabila pembayaran tidak dilakukan, diharapkan dapat memastikan kewajiban pidana tambahan dipenuhi sesuai ketentuan hukum. []
Redaksi 03