Mantan pejabat intelijen Bea Cukai Orlando Hamonangan dijatuhi hukuman enam tahun penjara, denda Rp 1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti Rp 5,56 miliar dalam perkara suap dan gratifikasi.
JAKARTA – Mantan pejabat intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Orlando Hamonangan, tidak hanya dijatuhi hukuman enam tahun penjara dalam perkara suap dan gratifikasi, tetapi juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 5,56 miliar. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat itu menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian negara dalam kasus korupsi di lingkungan kepabeanan.
Majelis hakim juga menjatuhkan denda sebesar Rp 1 miliar kepada Orlando. Jika denda tersebut tidak dibayar, hukuman itu akan diganti dengan pidana kurungan selama 190 hari.
Ketua Majelis Hakim Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori menyampaikan putusan tersebut dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp 1 miliar,” kata Brelly saat membacakan amar putusan, sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis (12/11/2026).
Kewajiban pembayaran uang pengganti sebesar Rp 5,56 miliar harus dipenuhi paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila Orlando tidak membayar, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya untuk menutupi kewajiban tersebut.
Jika nilai aset yang dimiliki tidak mencukupi, Orlando harus menjalani tambahan pidana penjara selama satu tahun.
Vonis enam tahun penjara tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang meminta hukuman tujuh tahun enam bulan penjara. Meski demikian, tuntutan denda Rp 1 miliar dan uang pengganti Rp 5,56 miliar sama dengan hukuman yang dijatuhkan majelis hakim.
Dalam pertimbangannya, hakim menilai tindakan Orlando bertentangan dengan upaya pemerintah memberantas tindak pidana di dalam negeri. Perbuatannya juga dianggap mencederai kepercayaan masyarakat terhadap DJBC dan Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, majelis hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan. Orlando dinilai belum pernah dihukum, mengakui serta menyesali perbuatannya, dan telah mengabdi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) selama puluhan tahun dengan sejumlah prestasi.
“Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal,” ujar hakim.
Majelis hakim turut mempertimbangkan tanggung jawab Orlando terhadap istri, anak, dan keluarganya. Dalam putusan tersebut, Orlando dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pertama dan kedua. Masa penahanan yang telah dijalani akan diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi bersama mantan Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Intelijen Bea Cukai serta mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) Bea Cukai, Rizal. Ketiganya didakwa menerima suap dengan nilai keseluruhan Rp 63.589.818.515.
Jumlah tersebut terdiri atas uang tunai Rp 61.743.597.000 serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp 1.846.221.515.
Putusan terhadap Orlando menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan perkara korupsi di lingkungan Bea Cukai. Penegakan hukum dan pemulihan aset diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas lembaga serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap pelayanan kepabeanan. []
Redaksi 03