Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta kepolisian, kejaksaan, dan jajaran BPN memperkuat koordinasi hingga tingkat daerah untuk mencegah serta menangani tindak pidana pertanahan.
JAKARTA – Penguatan koordinasi hingga tingkat daerah menjadi perhatian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam upaya menekan tindak pidana pertanahan. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid meminta kepolisian, kejaksaan, dan jajaran kantor pertanahan memperkuat kolaborasi agar potensi kejahatan di bidang pertanahan dapat dicegah sejak dini.
Permintaan tersebut disampaikan Nusron dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (12/11/2026). Dalam kegiatan itu, ia juga memberikan penghargaan kepada perwakilan kepolisian daerah, kejaksaan tinggi, dan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dari sejumlah provinsi atas kontribusi mereka dalam penanganan perkara pertanahan, sebagaimana diberitakan Kementerian ATR/BPN, Jumat (13/11/2026).
“Terima kasih sekali dan apresiasi kepada Bapak/Ibu, wabil khusus dari kepolisian dan dari kejaksaan tinggi, maupun Pak Kapolda yang selama ini sudah bahu-membahu sehingga target operasi kita bisa sama-sama tercapai. Tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu polisi, tanpa kerja sama dengan Bapak/Ibu dari kejaksaan, saya yakin operasi ini tidak akan berhasil karena tidak bisa sendirian,” ucap Nusron.
Menurut Nusron, penanganan tindak pidana pertanahan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Karena itu, kerja sama antara ATR/BPN, kepolisian, dan kejaksaan perlu diperluas agar pelaksanaan operasi serta penyelesaian perkara dapat berjalan lebih efektif.
Dalam kegiatan tersebut, penghargaan berupa pin diberikan kepada Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, Staf Khusus Menteri Bidang Pemberantasan Mafia Tanah Yaved Duma Parembang, Nasri, serta Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Banggai Henry Yulianto.
Selain itu, sebanyak 75 penerima memperoleh penghargaan atas prestasi dalam penyelesaian Target Operasi Utama dan Target Operasi Tambahan tindak pidana pertanahan. Mereka terdiri atas Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN dari 25 provinsi.
Wilayah penerima penghargaan mencakup Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.
Nusron menegaskan, peningkatan koordinasi tidak boleh hanya berlangsung di tingkat provinsi. Kolaborasi hingga ke tingkat bawah dinilai penting untuk memperkuat deteksi dini dan mencegah tindak pidana pertanahan sebelum berkembang menjadi perkara yang lebih besar.
“Sekali lagi, kami pesankan supaya kegiatan intensitas ini lebih ditingkatkan dan karena itu kami mohon sinergi dan kolaborasi tidak hanya di tingkat provinsi, tapi level tingkat bawah ditingkatkan supaya bahu-membahu sehingga kita melakukan pencegahan sejak dini,” pungkas Nusron.
Rakor tersebut turut dihadiri Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Leonard Eben Ezer yang mewakili Jaksa Agung, serta Analis Kebijakan Utama Bidang Pidana Umum Suhirman yang mewakili Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Penguatan kerja sama lintas lembaga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mempercepat penanganan perkara, dan melindungi masyarakat dari praktik kejahatan pertanahan. []
Redaksi 03