Sebanyak 138 peserta dari satuan kerja peradilan di wilayah Indonesia Timur mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menangani sengketa pertanahan, termasuk penyusunan putusan dan pelaksanaan eksekusi.
JAKARTA – Pelaksanaan putusan sengketa tanah menjadi salah satu fokus peningkatan kapasitas aparatur peradilan yang digelar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Sebanyak 138 peserta dari berbagai satuan kerja peradilan di wilayah Indonesia Timur mengikuti bimbingan teknis untuk memperkuat kemampuan menangani perkara pertanahan, mulai dari pemeriksaan bukti hingga pelaksanaan eksekusi putusan.
Kegiatan bertajuk Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyelesaian Sengketa Perkara Bidang Pertanahan Wilayah Indonesia Timur tersebut berlangsung secara daring pada 12–13 November 2026. Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketelitian aparatur peradilan dalam menangani perkara pertanahan yang memiliki persoalan hukum dan pembuktian kompleks, sebagaimana diberitakan Dandapala, Kamis (12/11/2026).
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Bambang Myanto membuka kegiatan tersebut. Dalam pelaksanaannya, peserta mendapatkan materi mengenai penyusunan putusan perdata yang berkualitas serta persoalan yang kerap muncul dalam penyelesaian sengketa tanah.
Salah satu materi pada hari pertama membahas pemahaman templat putusan perdata, penyusunan putusan berkualitas, dan upaya hukum perdata. Materi disampaikan Hakim Agung Kamar Perdata MA RI Agus Subroto, dengan dukungan paparan dari pejabat dan narasumber Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian antara fakta persidangan, alat bukti, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Pemahaman terhadap administrasi serta data pertanahan juga menjadi bagian penting agar hakim memiliki dasar yang memadai dalam memeriksa dan memutus perkara.
Sementara itu, materi pada hari kedua berfokus pada berbagai persoalan sengketa pertanahan dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan eksekusi. Materi tersebut disampaikan Zahrul Rabain, purnabakti Ketua Kamar Pengawasan MA RI, bersama narasumber dari ATR/BPN.
Aspek eksekusi menjadi perhatian karena pelaksanaan putusan membutuhkan ketepatan dalam mengidentifikasi objek sengketa serta kesesuaian tindakan dengan amar putusan. Dengan demikian, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan hak para pihak memperoleh perlindungan.
Bimtek tersebut menerapkan metode pembelajaran blended learning. Sebelum sesi utama pada 12–13 November, peserta mengikuti pembukaan dan pengarahan teknis pada 9 November, kemudian melanjutkan pembelajaran mandiri melalui Badilum Learning Center (BLC) pada 9–10 November 2026.
Untuk mengukur hasil pembelajaran, penyelenggara memberikan prates melalui BLC dan ujian komprehensif pada akhir rangkaian kegiatan. Seluruh sesi dimoderatori Kepala Subdirektorat Pengembangan Tenaga Teknis, Irwanto.
Melalui peningkatan kompetensi tersebut, Ditjen Badilum berharap aparatur peradilan semakin cermat dalam memeriksa perkara pertanahan dan memastikan putusan dapat dilaksanakan secara tepat. Penguatan kapasitas ini diharapkan turut mendorong kepastian hukum serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang terlibat dalam sengketa tanah. []
Redaksi 03