Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan perdagangan orang dengan 13 tersangka, mulai dari pengiriman PMI ilegal dan pengantin pesanan hingga perekrutan WNI sebagai militer bayaran di Rusia.
JAKARTA – Tawaran gaji hingga 3.000 dolar Amerika Serikat (AS) per bulan, bonus perekrutan puluhan ribu dolar, hingga janji pekerjaan di perusahaan pertambangan Rusia diduga menjadi pintu masuk perdagangan orang terhadap warga negara Indonesia (WNI). Bareskrim Polri mengungkap lima perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan berbagai modus lintas negara dan menetapkan 13 orang sebagai tersangka.
Lima perkara tersebut memperlihatkan beragam pola perekrutan yang diduga dimanfaatkan jaringan perdagangan manusia, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI untuk dijadikan militer bayaran di Rusia. Perekrutan dilakukan melalui perantara, perusahaan, serta platform media sosial dan aplikasi komunikasi.
Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang Bareskrim Polri Nurul Azizah mengatakan, penyidik masih mengembangkan seluruh perkara untuk mengungkap jaringan yang terlibat, termasuk pihak yang memperoleh keuntungan dari praktik tersebut.
“Perkara yang kami tangani saat ini mencakup berbagai modus, mulai dari penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural, pengantin pesanan, hingga perekrutan WNI sebagai tentara bayaran di luar negeri. Kami menegaskan tidak ada toleransi terhadap eksploitasi maupun perdagangan manusia. Siapa pun pelakunya dan apa pun latar belakangnya, perkara ini akan terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Nurul dalam keterangan tertulis yang diterima TVRI, Jumat, (13/11/2026).
Salah satu perkara yang menjadi perhatian berkaitan dengan penempatan PMI secara nonprosedural ke Arab Saudi. Seorang perempuan berinisial M diduga direkrut dengan tawaran pekerjaan sebagai asisten rumah tangga bergaji Rp1,2 juta.
Namun, keberangkatan korban pada Agustus 2024 berakhir dengan kabar duka. Keluarga menerima informasi bahwa perempuan tersebut meninggal dunia di Arab Saudi pada Februari 2026.
“Setelah diberangkatkan pada Agustus 2024, keluarga menerima informasi bahwa korban meninggal dunia di Arab Saudi pada Februari 2026,” kata dia.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan lima tersangka yang diduga terlibat dalam perekrutan, pemberian sponsor, serta pengurusan dokumen dan visa. PT Alpa Nusantara Perdana (PT ANP) turut disebut dalam proses penyidikan.
Modus penempatan tenaga kerja ilegal juga terungkap dalam perkara lain yang melibatkan tujuh perempuan. Mereka dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di luar negeri melalui jalur Singapura dan Turki. Namun, rencana keberangkatan tersebut berhasil digagalkan petugas di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 7 Oktober 2026. Dalam perkara ini, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
Selain penyalahgunaan tawaran pekerjaan, Bareskrim mengungkap praktik perdagangan perempuan berkedok pengantin pesanan. Para korban dijanjikan menikah dengan warga negara China, disertai tawaran mahar Rp20 juta hingga Rp25 juta serta uang bulanan Rp4 juta sampai Rp5 juta.
Penyidik menemukan dugaan jaringan agen yang menghubungkan Indonesia, Hong Kong, dan China. Foto perempuan Indonesia diduga dikirimkan kepada agen di China untuk dijadikan katalog calon pengantin. Nilai transaksi dalam praktik tersebut diperkirakan mencapai Rp400 juta hingga Rp500 juta untuk setiap perempuan.
Dalam pengungkapan kasus ini, tiga korban berhasil diidentifikasi dan tiga tersangka ditetapkan. Mereka diduga memiliki peran berbeda, mulai dari pihak yang bertindak sebagai pengantin pria, perekrut, hingga orang yang membantu pemalsuan dokumen kependudukan dan perjalanan.
Sementara itu, dua perkara lainnya berkaitan dengan dugaan perekrutan WNI untuk dijadikan militer bayaran di Rusia. Pada perkara keempat, lima WNI diduga direkrut melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram dengan tawaran pekerjaan sebagai tenaga logistik, petugas keamanan, serta tenaga medis di perusahaan pertambangan Rusia.
Para calon pekerja dijanjikan gaji sebesar 3.000 dolar AS dan bonus penandatanganan kontrak senilai 10.000 dolar AS. Akan tetapi, hasil penyidikan menunjukkan pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kenyataan karena para korban justru dipekerjakan sebagai militer bayaran.
Dalam perkara tersebut, penyidik menetapkan satu tersangka berinisial MI yang diduga bertanggung jawab dalam proses perekrutan. Tersangka disebut memperoleh keuntungan sebesar 1.000 dolar AS untuk setiap orang yang berhasil direkrut melalui dompet aset kripto.
Modus serupa ditemukan dalam perkara kelima, dengan perekrutan dilakukan melalui platform TikTok, Facebook, dan Instagram. Calon korban dijanjikan bonus bergabung sebesar 35.000 dolar AS atau sekitar Rp620 juta, gaji bulanan 3.000 dolar AS, serta biaya keberangkatan gratis.
Dalam perkara ini, dua tersangka berinisial IG dan HS telah ditetapkan dan ditahan. Dari tujuh WNI yang direkrut, empat orang telah diberangkatkan ke Rusia, sedangkan tiga lainnya berhasil dicegah keberangkatannya dan diamankan di Indonesia.
Nurul menegaskan, pengungkapan lima perkara tersebut belum menutup seluruh kemungkinan keterlibatan jaringan lain. Penyidik masih menelusuri pihak yang bertugas merekrut korban, menyediakan pembiayaan, mengatur perjalanan, menerima keuntungan, hingga mengelola aliran dana.
“Polri akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap siapa perekrutnya, siapa yang membiayai, siapa yang mengatur perjalanan, siapa yang menerima keuntungan, bagaimana aliran dananya, serta siapa saja yang berada di balik jaringan tersebut,” tegasnya.
Dalam penanganan perkara penempatan PMI ke Arab Saudi, Direktur Pengawasan Pencegahan dan Penindakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Guritno Wibowo menjelaskan, pemerintah telah mencabut izin PT ANP untuk melaksanakan kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia.
Menurut Guritno, perusahaan tersebut sebelumnya pernah dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan penempatan PMI pada 30 September 2025. Sanksi itu berakhir pada 17 November 2025 setelah perusahaan menyelesaikan kewajibannya. Meski demikian, PT ANP tetap berada dalam pengawasan selama 12 bulan.
Namun, pada Februari 2026 kembali muncul pengaduan berkaitan dengan PMI bernama Sudari SM yang meninggal dunia di Arab Saudi. Hasil pendalaman menemukan dugaan keterlibatan kembali PT ANP dalam memfasilitasi pengurusan visa kerja melalui akun NJAS.
Atas dugaan pelanggaran yang kembali ditemukan selama masa pengawasan, Kementerian P2MI mencabut Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI) milik PT ANP melalui Keputusan Menteri Perlindungan Migran Nomor 1876 Tahun 2026 tertanggal 10 September 2026.
Sementara itu, Kepala Subdirektorat III Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (Ditipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri Yolanda Evalyn Sebayang menyampaikan, para tersangka dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh proses perekrutan dan penempatan tenaga kerja ke luar negeri dilakukan melalui jalur resmi. Tawaran pekerjaan dengan gaji maupun bonus besar tanpa kejelasan legalitas perusahaan dan mekanisme pemberangkatan perlu diwaspadai karena berpotensi menjadi modus perdagangan orang.
“Polri tidak menghalangi masyarakat untuk bekerja ke luar negeri. Kami justru ingin memastikan masyarakat dapat bekerja secara aman melalui prosedur yang benar dan mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Jangan tergiur janji, jangan abaikan prosedur, dan jangan takut melapor,” tegas Yolanda.
Selain penegakan hukum, Bareskrim Polri mengintensifkan upaya pencegahan melalui program Rise and Speak, edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra nasional maupun internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat mempersempit ruang gerak jaringan perdagangan manusia sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tawaran pekerjaan luar negeri yang tidak jelas legalitas dan perlindungannya. []
Redaksi 01