Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman enam hingga sembilan tahun penjara kepada tiga mantan pejabat Bea Cukai yang terbukti menerima suap dan gratifikasi Rp78,81 miliar terkait pengurusan impor barang milik BlueRay Cargo.
JAKARTA – Kewajiban mengembalikan uang hingga miliaran rupiah menjadi konsekuensi tambahan bagi tiga mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ditjen Bea Cukai) yang terbukti menerima suap dan gratifikasi dalam perkara korupsi impor barang tiruan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman penjara antara enam hingga sembilan tahun kepada ketiganya dalam sidang putusan, Kamis (12/11/2026) malam.
Ketiga mantan pejabat tersebut adalah Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, yang dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara. Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, dihukum tujuh tahun penjara. Sementara itu, Orlando Hamonangan, mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
Selain pidana badan, majelis hakim menjatuhkan denda masing-masing Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayarkan, setiap terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti selama 190 hari.
Beban finansial para terdakwa juga bertambah melalui kewajiban membayar uang pengganti. Rizal diwajibkan mengembalikan Rp15,7 miliar dengan subsider dua tahun penjara. Sisprian harus membayar Rp7,4 miliar, Sin$150 ribu, dan US$10 ribu dengan subsider dua tahun penjara. Adapun Orlando diwajibkan membayar Rp5,56 miliar dengan subsider satu tahun penjara.
Hakim Ketua Brelly Yuniar menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat, (13/11/2026).
“Menyatakan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut, serta melakukan perbarengan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu pertama dan kedua,” kata Hakim Ketua Brelly Yuniar saat membacakan putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis(12/11) malam, dikutip dari Antara.
Majelis hakim menyatakan ketiganya terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c, Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 127 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional.
Meski demikian, hukuman penjara yang dijatuhkan lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, Rizal dituntut 11 tahun enam bulan penjara, Sisprian 10 tahun penjara, sedangkan Orlando dituntut tujuh tahun enam bulan penjara. Sementara itu, tuntutan denda dan uang pengganti terhadap ketiganya tetap sejalan dengan besaran yang diputuskan majelis hakim.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai total Rp78,81 miliar dari pihak PT BlueRay Cargo selama periode 2025-2026. Pemberian tersebut diduga bertujuan memperlancar pengeluaran barang impor milik perusahaan dari proses pengawasan kepabeanan Bea Cukai.
Dalam dakwaan, penerimaan tersebut terdiri atas uang senilai Rp61,74 miliar dalam mata uang dolar Singapura serta fasilitas hiburan dan barang mewah senilai Rp1,85 miliar. Pemberian diduga berasal dari pemilik BlueRay Cargo John Field, Manajer Operasional Custom Clearance Pelabuhan BlueRay Cargo Dedy Kurniawan, serta Ketua Tim Dokumentasi Importasi BlueRay Cargo Andri.
Dari keseluruhan penerimaan yang diungkap dalam perkara tersebut, Rizal disebut memperoleh bagian senilai Rp14 miliar dalam dolar Singapura, Sisprian sekitar Rp7 miliar dalam dolar Singapura, sedangkan Orlando menerima sekitar Rp4,05 miliar dalam dolar Singapura serta fasilitas dan hiburan mewah senilai Rp1,52 miliar.
Putusan terhadap ketiga mantan pejabat tersebut menjadi bagian penting dalam penegakan hukum di sektor kepabeanan. Pengembalian uang hasil tindak pidana dan penjatuhan hukuman diharapkan dapat memperkuat pengawasan impor, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjaga integritas pelayanan Bea Cukai agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. []
Redaksi 01