Polri memeriksa perwira tinggi aktif berinisial TK yang diduga mendapat perintah melakukan pengawasan dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sementara penyidik mendalami keterlibatan seluruh pihak.
JAKARTA – Pemeriksaan terhadap seorang perwira tinggi (Pati) Polri berinisial TK menjadi perkembangan baru dalam pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Perwira berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) tersebut kini menjalani pemeriksaan internal oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Keterangannya juga didalami penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara yang berlangsung pada 2025–2026.
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Polri Johnny Edison Isir membenarkan bahwa TK merupakan anggota Polri aktif dengan pangkat satu bintang. Namun, kepolisian belum mengungkap identitas lengkap maupun jabatan yang bersangkutan di lingkungan Korps Bhayangkara.
“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol),” kata Johnny melalui keterangannya, Kamis (12/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Jumat, (13/11/2026).
Johnny menjelaskan, pemeriksaan terhadap TK berlangsung melalui Biro Pengawasan Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri. Proses tersebut merupakan bagian dari penanganan dugaan pelanggaran etik, sementara keterangannya juga digunakan untuk memperdalam penyidikan perkara pidana.
“Yang bersangkutan (TK) saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri. Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara ini,” ujarnya.
Pemeriksaan terhadap TK berkaitan dengan pengembangan perkara yang sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Ahrie Sonta (AS), mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Eko Hadi Santoso (EH), serta mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Slamet Uliandi (SU).
Dugaan keterlibatan TK sebelumnya disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Kamis (12/11/2026). Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkap dugaan adanya perintah berjenjang untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan dari penyidik.
Menurut penjelasan Kapolri, Ahrie Sonta diduga menerima perintah dari LSP, kemudian meneruskannya kepada operator untuk melakukan penyadapan. Hasil kegiatan tersebut diduga dilaporkan kembali kepada LSP, sementara TK disebut mendapat perintah untuk melakukan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabagmon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan BJP TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III DPR RI meminta kepolisian mengungkap pihak yang diduga menjadi pengendali utama penyadapan sekaligus menjelaskan tujuan penggunaan informasi yang diperoleh melalui aktivitas tersebut.
Komisi III juga mendorong penyelidikan terhadap kemungkinan adanya dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara penyadapan. Menanggapi desakan tersebut, Suyudi menyampaikan bahwa Polri telah membuat laporan polisi baru sebagai dasar untuk memulai penyelidikan dugaan tindak pidana makar.
Polri menegaskan pemeriksaan etik dan penyidikan pidana berjalan secara bersamaan. Langkah tersebut diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan rantai perintah, pihak yang terlibat, serta tujuan penyadapan terhadap Presiden Prabowo selama periode 2025–2026.
Pengungkapan perkara ini juga menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan internal dan kepatuhan anggota kepolisian terhadap prosedur hukum dalam menjalankan kewenangan. Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dan motif di balik dugaan penyadapan diharapkan dapat diperoleh melalui proses hukum yang transparan dan akuntabel. []
Redaksi 01