Mahkamah Agung menetapkan 21 peserta lulus seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XXIV Tahun 2026, terdiri atas 10 hakim tingkat banding dan 11 tingkat pertama dari 719 peserta ujian tertulis.
JAKARTA – Persaingan menjadi hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di lingkungan peradilan Indonesia menghasilkan 21 peserta terpilih dari total 719 orang yang mengikuti ujian tertulis. Mahkamah Agung (MA) menetapkan 10 peserta untuk tingkat banding dan 11 peserta untuk tingkat pertama dalam seleksi Tahap XXIV Tahun 2026.
Penetapan kelulusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil rapat Panitia Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor Tahap XXIV Tahun 2026 pada Kamis (12/11/2026). Para peserta terpilih berasal dari sejumlah wilayah pengadilan tinggi di Indonesia.
Untuk tingkat banding, 10 peserta yang dinyatakan lulus berasal dari wilayah Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah, Medan, Jakarta, Tanjung Karang, Kepulauan Riau, Bandung, dan Yogyakarta.
Berikut daftar peserta yang dinyatakan lulus seleksi tingkat banding:
- Rakhmat Bowo Suharto – PT Jawa Tengah.
- Sarifuddin – PT Medan.
- Lita Sari Seruni – PT Jakarta.
- Rilawadi Sahputra – PT Medan.
- Pahada Hidayat – PT Tanjung Karang.
- Fahrens – PT Medan.
- Estu Raharjo – PT Kepulauan Riau.
- Emma Ellyani – PT Jawa Tengah.
- Teguh Harianto – PT Bandung.
- Subiharta – PT Yogyakarta.
Sementara itu, 11 peserta yang berhasil melewati seleksi tingkat pertama berasal dari wilayah PT Tanjung Karang, Jakarta, Banten, Riau, Medan, Palembang, dan Padang.
Daftar peserta yang dinyatakan lulus untuk tingkat pertama sebagai berikut:
- Syahru Rozi – PT Tanjung Karang.
- Maharani Adianarista Wardhani – PT Jakarta.
- Muhammad Indra Lesmana – PT Banten.
- Wim Badri Zaki – PT Tanjung Karang.
- Arsyawal – PT Riau.
- Utinaita Sitepu – PT Medan.
- Senti Silitonga – PT Riau.
- Hafis Dilama Pankoulus – PT Palembang.
- Henny Fitria – PT Padang.
- Russeto Saptono – PT Jakarta.
- Arif Rahman – PT Jakarta.
Proses seleksi tersebut telah berlangsung sejak Agustus 2026. Pendaftaran administrasi dibuka pada 6 Agustus hingga 4 September 2026. Peserta yang lolos pemeriksaan administrasi selanjutnya mengikuti ujian tertulis pada 8 Oktober 2026 di 34 wilayah pengadilan tinggi di seluruh Indonesia.
Ujian tertulis diikuti 719 peserta, terdiri atas 305 calon hakim tingkat banding dan 414 calon hakim tingkat pertama. Materi ujian mencakup dua bagian, yakni esai dan pembuatan putusan, untuk mengukur kemampuan peserta dalam memahami persoalan hukum serta menyusun pertimbangan putusan.
Persaingan semakin mengerucut ketika peserta yang lolos ujian tertulis memasuki tahap akhir berupa asesmen profil dan wawancara. Dari keseluruhan peserta ujian tertulis, sebanyak 190 orang mengikuti tahapan tersebut di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) MA, Megamendung, Bogor.
Tahapan akhir yang dibuka Ketua Kamar Pidana MA, Prim Haryadi, pada 9 November 2026 itu diikuti 96 peserta dari pengadilan negeri dan 94 peserta dari pengadilan tinggi.
Asesmen profil berlangsung pada 9–10 November 2026, sedangkan wawancara dilaksanakan pada 11–12 November 2026. Rangkaian tersebut menjadi bagian penting dalam menentukan kelayakan calon hakim yang akan menangani perkara tindak pidana korupsi.
Selain menguji kemampuan dan kompetensi, panitia juga melakukan pemeriksaan rekam jejak para calon. Pengawasan melibatkan unsur internal MA serta lembaga eksternal, yakni Komisi Yudisial, Indonesia Corruption Watch (ICW), Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MAPPI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sebagaimana diumumkan Mahkamah Agung, Kamis, (12/11/2026).
Pelibatan berbagai lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan memastikan integritas calon hakim. Hasil seleksi ini diharapkan menghasilkan hakim Ad Hoc Tipikor yang memiliki kompetensi, independensi, dan rekam jejak yang baik sehingga mampu mendukung penanganan perkara korupsi secara profesional dan berkeadilan. []
Redaksi 01