Yusril Ihza Mahendra menyatakan pencabutan surat keterangan penyetaraan ijazah Gibran sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung berpotensi memengaruhi kelanjutan gugatan Denny Indrayana di PTUN Jakarta.
JAKARTA – Pencabutan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah Gibran Rakabuming Raka berpotensi memengaruhi kelanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai gugatan tersebut menghadapi persoalan karena dokumen yang menjadi objek sengketa telah dicabut pemerintah.
Yusril menjelaskan, pencabutan suket penyetaraan pendidikan itu merupakan tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Dengan demikian, menurut dia, tidak tersedia lagi upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keberlakuan dokumen tersebut melalui perkara yang telah diputus.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara (TUN), pejabat pemerintahan yang berkedudukan sebagai tergugat tidak memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak tersebut hanya diberikan kepada pihak penggugat.
“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), hak mengajukan PK dalam perkara TUN hanya diberikan kepada pihak penggugat. Pejabat TUN yang menjadi tergugat tidak dapat mengajukan PK,” ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Menurut Yusril, pencabutan dokumen penyetaraan tersebut bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah terhadap putusan pengadilan. Ketentuan itu, kata dia, sejalan dengan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan amar putusan.
Persoalan berikutnya menyangkut gugatan yang diajukan Denny Indrayana di PTUN Jakarta terkait suket penyetaraan pendidikan Gibran. Yusril memperkirakan perkara tersebut akan menghadapi kendala karena dokumen yang dijadikan objek sengketa sudah tidak berlaku.
“Kalau objek sengketanya sudah dicabut, tentu akan timbul persoalan mengenai apa lagi yang akan diperiksa oleh majelis hakim. Dugaan saya, PTUN juga akan segera menghentikan pemeriksaan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi,” tutur Yusril.
Pandangan tersebut berkaitan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026. Kedua putusan tersebut menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Dalam putusan terkait sengketa persyaratan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing). Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wapres memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara itu, dalam putusan kasasi, MA mengabulkan permohonan pemohon dalam perkara gugatan suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Putusan tersebut menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum, sebagaimana diberitakan Antara, Kamis, (12/11/2026).
Perkembangan perkara ini menunjukkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dapat membawa konsekuensi langsung terhadap keputusan administratif pemerintah maupun proses gugatan yang berkaitan dengannya. Kepastian mengenai kelanjutan perkara di PTUN Jakarta selanjutnya bergantung pada proses pemeriksaan dan keputusan majelis hakim. []
Redaksi 01