Dokumen intelijen Irak mengungkap dugaan jaringan penyelundupan minyak yang mencampur dan menyamarkan asal produk di Iran sebelum mendistribusikannya ke Afghanistan dan Turki.
BAGHDAD – Jaringan penyelundupan minyak Irak diduga memanfaatkan wilayah Iran untuk mencampur minyak mentah asal Irak dengan produk minyak bumi Iran sebelum mengubah dokumen asalnya menjadi produk Irak. Praktik tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan asal minyak dan menghindari sanksi, sekaligus membuka jalur distribusi ilegal menuju Afghanistan dan Turki.
Dugaan itu terungkap dalam dokumen intelijen Irak setebal 14 halaman yang diperoleh Middle East Broadcasting Networks (MBN). Dokumen berklasifikasi sangat rahasia tersebut memetakan jaringan pengangkutan minyak dari ladang Kirkuk dan wilayah Kurdistan Irak menuju Iran, Afghanistan, serta Turki.
Seorang kolonel dari Kementerian Dalam Negeri Irak membenarkan keaslian dokumen tersebut kepada MBN. Namun, ia menolak memberikan keterangan lebih lanjut dengan alasan persoalan itu sensitif.
Laporan intelijen tersebut menyebut pencampuran minyak sebagai salah satu tahap penting dalam operasi penyelundupan. Minyak mentah Irak yang dibawa ke Iran diproses dan dicampur dengan produk minyak bumi Iran, termasuk bahan berkualitas lebih rendah untuk menekan biaya. Campuran tersebut kemudian didokumentasikan sebagai produk asal Irak untuk kepentingan ekspor dan menghindari sanksi.
Dokumen itu mengidentifikasi dua jalur utama distribusi. Jalur pertama bergerak ke timur melalui Iran menuju Afghanistan. Minyak mentah dari ladang North Oil Company di Kirkuk, yang semula dikirim berdasarkan kuota resmi ke Sulaymaniyah di wilayah Kurdistan Irak, diduga dialihkan ke truk tangki dan dibawa memasuki Iran melalui perlintasan Bashmakh dan Parwez Khan.
Setelah diproses di Iran, bahan bakar tersebut diangkut menggunakan truk tangki melalui perlintasan Mahirud di Provinsi Khorasan atau jalur lainnya menuju Afghanistan. Di negara itu, bahan bakar dijual oleh importir swasta kepada stasiun pengisian bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan domestik.
Citra satelit dalam dokumen memperlihatkan peningkatan aktivitas kendaraan dan fasilitas penyimpanan di sekitar perlintasan Bashmakh dan Parwez Khan. Area penampungan truk tangki di sisi Iran yang sebelumnya relatif kosong pada 2022 disebut berkembang menjadi kompleks penyimpanan dengan tangki dan gudang baru pada 2026.
Jalur kedua mengarah ke Turki melalui wilayah Duhok. Dokumen menyebut truk tangki mengangkut minyak menuju fasilitas penyimpanan di kawasan Fishkhabour, tempat minyak dari ladang Tawke dan Fishkhabour diduga dipasarkan kepada pembeli lokal di luar mekanisme resmi Organisasi Pemasaran Minyak Negara (SOMO).
Laporan tersebut menuding sebagian produksi dari kedua ladang itu diperdagangkan di luar saluran pemasaran yang disetujui pemerintah federal Irak. Perusahaan Norwegia, DNO, yang disebut sebagai investor terbesar di ladang Fishkhabour, tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar yang dikirimkan MBN melalui surat elektronik.
Dari Fishkhabour, minyak kemudian diangkut melalui perlintasan Ibrahim Khalil menuju Turki dan dijual dengan label minyak Irak. Dokumen intelijen menyebut kawasan tersebut sebagai pusat logistik penting yang diduga digunakan untuk mencampur produk serta menerbitkan ulang atau memalsukan dokumen pengiriman.
Persoalan ini berkaitan dengan kewenangan pemerintah federal Irak dalam mengelola ekspor minyak. Baghdad melalui SOMO memiliki kewenangan hukum untuk menjual minyak mentah Irak ke luar negeri. Sementara itu, Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) telah lama berselisih dengan pemerintah federal mengenai kewenangan ekspor dan pembagian pendapatan minyak.
KRG pernah mengekspor minyak secara mandiri melalui pelabuhan Ceyhan di Turki sejak 2014. Namun, Mahkamah Agung Federal Irak menyatakan praktik tersebut bertentangan dengan konstitusi pada 2022. Panel arbitrase internasional juga memutuskan Turki melanggar perjanjian pipa minyak 1973 karena mengimpor minyak Kurdistan tanpa persetujuan Baghdad.
Larangan ekspor minyak Kurdistan ke Turki berlangsung lebih dari dua tahun sebelum kesepakatan pada September 2025 memungkinkan penjualan minyak mentah melalui SOMO. Meski demikian, perselisihan mengenai pembagian pendapatan antara Baghdad dan KRG masih berlanjut.
Di tengah temuan tersebut, Ketua Parlemen Irak Haibat al-Halbousi memerintahkan pembentukan komite sementara parlemen untuk menyelidiki dugaan penyelundupan minyak dari kawasan selatan Baghdad, ladang Kirkuk, dan wilayah Kurdistan.
Dokumen intelijen merekomendasikan audit keuangan untuk menelusuri aliran dana, mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan, serta menghitung potensi kerugian negara. Selain itu, laporan menyarankan pemasangan sistem pelacakan GPS Kementerian Perminyakan pada truk tangki yang beroperasi di Duhok, Erbil, Sulaymaniyah, dan Kirkuk. Kendaraan yang tidak menggunakan sistem tersebut direkomendasikan untuk dikenai tindakan hukum.
Laporan itu belum mengungkap angka pasti kerugian pendapatan negara akibat dugaan penyelundupan melalui wilayah Kurdistan. Namun, temuan tersebut menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi minyak, transparansi dokumen ekspor, dan koordinasi antarlembaga untuk mencegah sumber daya energi Irak diperdagangkan melalui jalur ilegal. []
Redaksi 03