Pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak dari Kemenkeu ke MA ditargetkan mulai berlaku Januari 2027 setelah rancangan Perpres selesai diharmonisasi.
JAKARTA – Pengelolaan Pengadilan Pajak akan beralih dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ke Mahkamah Agung (MA) mulai Januari 2027. Perubahan tersebut menjadi langkah penting dalam penataan sistem peradilan pajak karena pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga itu nantinya berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman.
Kepastian jadwal tersebut semakin dekat setelah proses harmonisasi rancangan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak dinyatakan selesai. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu Astera Primanto Bhakti memperkirakan aturan tersebut dapat diundangkan sebelum akhir November 2026.
“Perpres terkait penyatuan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung saat ini telah selesai proses harmonisasi,” ujarnya dalam konferensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kita, dikutip pada Sabtu (14/11/2026).
Astera berharap penyelesaian regulasi tersebut tidak menghambat tahapan peralihan yang telah direncanakan. Pemerintah menargetkan seluruh proses penyatuan pembinaan Pengadilan Pajak ke MA dapat berjalan mulai awal tahun depan.
“Harapannya, akhir November ini [Perpres] bisa selesai sehingga Januari nanti semuanya bisa berjalan lancar,” ungkap Prima.
Pengalihan tersebut mencakup tiga aspek utama, yakni pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan Pengadilan Pajak. Dengan perubahan ini, pembinaan lembaga peradilan pajak tidak lagi berada di bawah Kemenkeu, melainkan menjadi bagian dari sistem pembinaan peradilan oleh MA.
Kebijakan itu merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 26/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut mengamanatkan pengalihan pembinaan Pengadilan Pajak kepada MA secara bertahap, dengan batas waktu paling lambat 31 Desember 2026.
Sebelum proses harmonisasi rampung, Kemenkeu telah menggelar konsultasi publik terhadap rancangan Perpres pada September 2026. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai konsep dan rancangan pengalihan pengelolaan lembaga peradilan pajak, sebagaimana diberitakan DDTCNews, Sabtu, (14/11/2026).
Peralihan tersebut diharapkan memperkuat tata kelola peradilan pajak sekaligus memberikan kepastian dalam penyelenggaraan proses penyelesaian sengketa perpajakan. Setelah Perpres diterbitkan, tahapan implementasi dan penyesuaian kelembagaan menjadi faktor penting agar penyatuan pembinaan ke MA dapat berjalan sesuai tenggat yang telah ditetapkan. []
Redaksi 03