Tim hukum Yuli Yanti Hutagaol melaporkan majelis hakim PN Jakarta Utara ke KY karena menduga pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga telah melampaui batas kewenangan.
JAKARTA – Perbedaan pandangan mengenai batas pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga atau Derden Verzet menjadi dasar tim hukum Yuli Yanti Hutagaol melaporkan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara ke Komisi Yudisial (KY). Tim kuasa hukum menduga hakim memeriksa persoalan kepemilikan tanah yang menurut mereka seharusnya berada di luar lingkup perkara tersebut.
Laporan itu diajukan oleh Yuli Yanti Hutagaol dan Partners Law Firm pada Jumat (13/11/2026), berkaitan dengan putusan perkara Nomor 31/PDT.BTH/2026/PN Jkt.Utr. Tim hukum meminta KY memeriksa kemungkinan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam menangani perkara tersebut, sebagaimana diberitakan Inijabar, Sabtu, (14/11/2026).
Yuli mengatakan, pihaknya menilai putusan majelis hakim tidak sesuai dengan ketentuan pemeriksaan Derden Verzet. Ia merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), serta Pedoman Teknis Peradilan Umum yang diterbitkan Mahkamah Agung pada 2026.
“Kami mendatangi Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 31/PDT.BTH/2026/PN Jakarta Utara, yang menurut kami tidak sesuai dan di luar kewenangan dari kewenangan memutus majelis hakim. Karena tidak sesuai dengan ketentuan dari Derden Verzet yang dikaitkan dengan SEMA 3 Tahun 2018, Pasal 195 ayat (6), Juncto 208 HIR, dan Pedoman Teknis Peradilan Umum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI pada tahun 2026,” ujar Yuli Yanti Hutagaol dalam keterangan resminya, Jumat (13/11/2026).
Yuli menyebut laporan tersebut telah diterima KY dengan nomor penerimaan perkara 1648/XI/2026/P pada 13 November 2026. Selain meminta pengawasan etik, tim hukum juga menempuh upaya banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mempersoalkan putusan tingkat pertama.
“Jadi kami sudah mengadukan ke Komisi Yudisial dengan nomor penerimaan perkara 1648/XI/2026/P yang diterima pada tanggal 13 November tahun 2026. Saat ini Yuli Yanti Hutagaol & Partners juga sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dan kami meminta Komisi Yudisial memantau kasus ini. Agar menjadi terang benderang dan dikaji ulang terhadap putusan perkara nomor 31/PDT.BTH/2026/PN Jakarta, Ibu Janti bisa mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya,” tegasnya.
Persoalan tersebut bermula dari pembelian aset tanah oleh klien Yuli, Janti, pada 2023. Namun, pada 2025, aset itu dimohonkan untuk disita oleh Bank Mayapada International. Tim hukum menyatakan telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) sebagai dokumen terkait aset tersebut.
“Bahwa klien kami, Ibu Janti sudah membeli aset ini sejak tahun 2023. Akan tetapi, dimohonkan sita oleh Bank Mayapada International pada tahun 2025. Jadi sudah beralih secara sempurna, kami punya SHM-nya, kami punya SKPT-nya. Akan tetapi majelis hakim di perkara nomor 31 bilang, bahwa klien kami adalah pembeli yang tidak beritikad baik dan pelawan yang tidak benar,” ungkap Yuli.
Kuasa hukum lainnya, Michael Simanjuntak, menjelaskan laporan kepada KY didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi KY dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
“Kehadiran kami ke Komisi Yudisial ini, adalah untuk mengajukan laporan berdasarkan amanah yang diberikan oleh Pasal 20 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim atas perkara yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara,” ujar Michael Simanjuntak.
Michael menilai pemeriksaan perkara oleh majelis hakim tidak seimbang karena menyentuh persoalan kepemilikan tanah. Menurut dia, Derden Verzet semestinya berfokus pada sah atau tidaknya tindakan penyitaan, bukan menentukan sah atau tidaknya kepemilikan objek sengketa.
“Kami menilai putusan tersebut, hakim tampaknya berpihak atau tidak seimbang atau tidak netral dalam memeriksa dan memutus perkara. Karena di dalam putusan tersebut nyatanya ada isu perkara yang seharusnya tidak diperiksa sesuai dengan jenis perkaranya. Perkara kami ini adalah perkara perlawanan bantahan pihak ketiga (Derden Verzet) atas tanah klien kami yang disita. Nah, berdasarkan Pedoman Teknis Peradilan Umum tahun 2026, Derden Verzet itu hanya memeriksa sah atau tidaknya penyitaan, tetapi tidak memeriksa sah atau tidaknya kepemilikan. Namun, di dalam putusan tersebut ternyata hakim justru memeriksa kepemilikan yang menurut hemat kami seharusnya perkara mengenai kepemilikan itu diperiksa dalam gugatan tersendiri, yaitu gugatan kepemilikan, bukan Derden Verzet,” tambahnya.
Atas dasar itu, tim hukum meminta KY menelusuri apakah terdapat pelanggaran etik dalam proses pemeriksaan dan pengambilan putusan. Mereka juga berharap proses banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berlangsung objektif dan mempertimbangkan keberatan yang diajukan.
“Sembari kami mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kami dalam kesempatan ini, mengajukan laporan terhadap hakim pemutus perkara Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dengan harapan supaya hakim tersebut dapat diperiksa apakah memang ada dugaan pelanggaran kode etik dalam memutus perkara tersebut,” pungkas Michael.
Anggota tim hukum lainnya, Kliv Ombuh, turut menyoroti dugaan ketidakprofesionalan dan tindakan hakim yang dinilai melampaui batas kewenangan. Ia menyebut dua hal tersebut menjadi pokok keberatan yang disampaikan kepada KY.
“Jadi rujukan kami terkait hakim yang kami laporkan ini, kami menduga adanya ketidak profesionalan dan melampaui batas kewenangannya. Jadi ada dua poin di situ yang kita duga itu menjadi pelanggaran kode etik perilaku hakim tersebut,” ujar Kliv Ombuh.
Melalui laporan etik dan upaya banding tersebut, tim hukum berharap perkara ini diperiksa sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga menginginkan pengawasan peradilan berjalan efektif sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum tetap terjaga. []
Redaksi 03