Polda Kalbar melimpahkan lima tersangka dugaan korupsi rekonstruksi landas pacu Bandara Rahadi Oesman ke kejaksaan setelah penyidikan mencatat kerugian negara Rp4,6 miliar dari proyek senilai Rp7,7 miliar.
KALIMANTAN BARAT – Dugaan korupsi proyek rekonstruksi landas pacu Bandara Rahadi Oesman, Kabupaten Ketapang, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4,6 miliar dari proyek senilai Rp7,7 miliar. Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat (Kalbar) kini telah melimpahkan lima tersangka beserta berkas perkara dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar untuk proses penuntutan.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kalbar Burhanuddin mengatakan, aset yang turut diserahkan kepada kejaksaan dalam pelimpahan tahap dua tersebut bernilai Rp338 juta. Penyerahan itu menandai berakhirnya proses penyidikan kepolisian dan berlanjutnya penanganan perkara ke tahap penuntutan.
“Seluruh berkas, tersangka, serta aset sitaan senilai Rp338 juta telah kami serahkan ke kejaksaan untuk segera disidangkan,” kata Burhanuddin di Pontianak, Sabtu, sebagaimana diberitakan Antara, Sabtu, (14/11/2026).
Ia menjelaskan, pelimpahan perkara dilakukan dalam dua tahap, yakni pada 26 Agustus dan 27 Oktober 2026. Proyek yang menjadi objek penyidikan tersebut merupakan pekerjaan rekonstruksi pada tahun anggaran 2023.
Pekerjaan itu meliputi rekonstruksi di ujung landas pacu 17 dan 35 serta pengerjaan marka Bandara Rahadi Oesman. Proyek tersebut menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar Rp7,7 miliar. Namun, hasil penghitungan kerugian keuangan negara menunjukkan adanya dugaan penyimpangan yang menimbulkan kerugian Rp4,6 miliar.
Lima tersangka berasal dari unsur penyedia jasa dan penyelenggara negara. Mereka masing-masing berinisial MAG, Direktur CV Bhadrika Abadi; MAF, komanditer perusahaan; serta HAP, pemilik manfaat perusahaan.
Dua tersangka lainnya berasal dari unsur penyelenggara negara, yakni ASD selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan AHA yang menjabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Kepala Bandara Rahadi Oesman.
Dalam proses penyidikan, HAP sempat masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Kalbar sejak Juni 2026. Polisi menangkapnya di Stasiun Kereta Api Solo, Jawa Tengah, pada 19 September 2026.
Setelah penangkapan, HAP dibawa ke Pontianak untuk menjalani proses hukum. Ia kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum bersama empat tersangka lainnya.
Atas dugaan perbuatan tersebut, kelima tersangka disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
“Mereka terancam pidana penjara minimal dua tahun dan maksimal 20 tahun sesuai ketentuan pasal yang disangkakan,” tuturnya.
Pelimpahan perkara ini membuka tahapan berikutnya dalam proses hukum dugaan korupsi proyek bandara tersebut. Proses persidangan nantinya akan menjadi ruang untuk menguji alat bukti, mengungkap peran masing-masing tersangka, serta memastikan pertanggungjawaban hukum atas kerugian keuangan negara yang telah dihitung penyidik. []
Redaksi 01