Keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Riau mencapai 13,25 persen hingga Oktober 2026, dengan mediator nonhakim menangani 65 persen dari 95 perkara yang berhasil diselesaikan melalui perdamaian.
RIAU – Penggunaan mediator nonhakim semakin berperan dalam penyelesaian sengketa perdata di lingkungan Pengadilan Tinggi (PT) Riau. Hingga Oktober 2026, sebanyak 62 dari 95 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi atau sekitar 65 persen ditangani mediator nonhakim. Capaian tersebut menjadi salah satu perkembangan penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap keadilan melalui penyelesaian sengketa secara damai.
Perkembangan itu terungkap dalam Dialog Interaktif Pengadilan Tinggi Riau Menyapa (PRIMA) bertema rapat koordinasi serta monitoring dan evaluasi (Monev) keberhasilan mediasi dan pemanfaatan aplikasi Tuanku Online V2. Kegiatan berlangsung secara hibrida di Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Jumat (13/11/2026), dengan melibatkan jajaran pengadilan, mediator, paralegal, peacemaker, petugas Pos Bantuan Hukum (Posbakum), serta perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Provinsi Riau.
Ketua PT Riau Diah Sulastri Dewi menilai mediasi tidak semata-mata menjadi tahapan administratif dalam penyelesaian perkara perdata. Mekanisme tersebut merupakan instrumen penting untuk menghadirkan keadilan yang lebih humanis, efektif, dan mengutamakan perdamaian. Selain mengurangi beban perkara pengadilan, mediasi memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan berdasarkan kepentingan bersama.
Data Monev periode Januari-Oktober 2026 memperlihatkan tingkat keberhasilan mediasi mencapai 13,25 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan capaian 2025 sebesar 8,27 persen, 2024 sebesar 6,65 persen, 2023 sebesar 7,23 persen, dan 2022 sebesar 9,57 persen.
Peningkatan juga terlihat dari kontribusi mediator nonhakim. Pada 2025, dari 64 perkara yang berhasil dimediasi, hanya tujuh perkara atau sekitar 11 persen yang ditangani mediator nonhakim. Sementara itu, pada Januari-Oktober 2026, jumlahnya meningkat menjadi 62 dari total 95 perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi. Sebanyak 33 perkara lainnya atau 35 persen ditangani mediator hakim.
Untuk mempertahankan perkembangan tersebut, PT Riau mendorong keterlibatan masyarakat, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang memiliki sertifikat mediator agar dapat memberikan layanan mediasi di PN dalam wilayah hukumnya.
Melalui kerja sama dengan masing-masing PN, para mediator nonhakim diharapkan bersedia memberikan layanan secara profesional melalui skema pro bono atau tanpa biaya jasa mediator selama satu tahun. Setelah periode tersebut berakhir, kerja sama dapat dilanjutkan melalui mekanisme pembayaran jasa mediator sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan ini sekaligus membuka kesempatan bagi advokat bersertifikat mediator untuk berkontribusi dalam penyelesaian sengketa di luar proses persidangan. Namun, peningkatan jumlah mediator harus tetap disertai penguatan kompetensi, independensi, netralitas, dan kemampuan komunikasi agar proses perdamaian berlangsung secara profesional.
Selain evaluasi capaian, forum PRIMA menjadi sarana berbagi pengalaman atau sharing knowledge bagi mediator hakim maupun nonhakim. Pembahasan mencakup strategi membangun kepercayaan, menggali kepentingan masing-masing pihak, menghadapi pihak yang belum bersedia berdamai, serta menyusun kesepakatan yang dapat dituangkan dalam Akta Perdamaian.
PT Riau juga mengevaluasi pemanfaatan aplikasi Tuanku Online V2 sebagai sarana memperluas layanan bantuan dan konsultasi hukum. Aplikasi tersebut menyediakan layanan Posbakum, konsultasi hukum masyarakat, pendampingan paralegal, pendampingan mediasi bagi peacemaker, serta layanan Tanya PT melalui konsultasi mediasi dengan mediator hakim PT Riau.
Sejak 2023 hingga Oktober 2026, aplikasi tersebut mencatat total 4.735 pengguna. Jumlah pengguna pada 2023 sebanyak 485 orang, kemudian meningkat menjadi 1.111 orang pada 2024. Pada 2025 tercatat 1.032 pengguna, sedangkan hingga Oktober 2026 mencapai 2.107 pengguna.
Pertumbuhan penggunaan layanan digital tersebut menjadi indikator meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat. Melalui aplikasi ini, masyarakat diharapkan dapat memperoleh konsultasi, bantuan hukum, dan layanan mediasi tanpa harus selalu mendatangi kantor pengadilan.
Dalam kegiatan yang sama, PT Riau juga memperkuat koordinasi dengan Kanwil Kemenkum Provinsi Riau dan berbagai unsur pendukung layanan bantuan hukum. Keterlibatan paralegal, peacemaker, Posbakum, serta mediator nonhakim diharapkan membangun ekosistem pelayanan hukum yang saling terhubung, mulai dari konsultasi hingga penyelesaian sengketa.
Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program strategis PT Riau pada 2027. Rencana aksi yang disiapkan pada awal tahun depan mencakup program jangka pendek, menengah, dan panjang dengan sasaran, indikator keberhasilan, penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang terukur.
Penguatan layanan juga diarahkan pada peningkatan keberhasilan diversi dalam perkara anak, optimalisasi keadilan restoratif (restorative justice), percepatan pelaksanaan eksekusi putusan, serta pengembangan konsultasi hukum dan mediasi secara daring. Melalui berbagai langkah tersebut, PT Riau berharap masyarakat memperoleh akses penyelesaian sengketa yang lebih mudah, terjangkau, dan memberikan kepastian hukum. []
Redaksi 01

