Sengketa Lahan 42 Tahun, Warga Geruduk Kantor BPN Morotai

Sengketa Lahan 42 Tahun, Warga Geruduk Kantor BPN Morotai

Bagikan:

Ratusan warga dan mahasiswa mendesak BPN membuka dokumen pertanahan serta menghentikan proses sertifikasi atas lahan 1.125 hektare yang diklaim masyarakat dan TNI AU.

PULAU MOROTAI – Warga dari delapan desa di Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara (Malut), mendesak pemerintah membuka dokumen pertanahan yang menjadi dasar klaim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) atas lahan seluas 1.125 hektare. Desakan itu disampaikan dalam demonstrasi di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Morotai, Rabu, 18 November 2026, yang juga menuntut penghentian sementara proses penerbitan sertifikat tanah.

Aksi tersebut melibatkan ratusan warga, mahasiswa, perwakilan organisasi Cipayung, serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pasifik. Massa menilai transparansi dokumen menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik agraria yang disebut telah berlangsung lebih dari empat dekade.

Koordinator Lapangan aksi, Mahmud Kiat, menyebut sengketa penguasaan lahan antara masyarakat dan TNI AU bukan persoalan baru. Menurut dia, konflik tersebut telah berlangsung sejak 1984, tetapi belum menemukan penyelesaian hingga 2026.

“Konflik ini bukan baru kali ini terjadi. Sejak tahun 1984 konflik ini telah berlangsung dan bahkan sampai 2026 belum diselesaikan oleh negara,” kata Mahmud dalam orasinya, sebagaimana diberitakan Haliyora, Rabu, (18/11/2026).

Mahmud mengatakan persoalan lahan berdampak terhadap masyarakat di sejumlah desa di Kecamatan Morotai Selatan. Wilayah yang disebut terdampak meliputi Totodoku, Joubela, Wawama, Darame, Daruba, Gotalamo, dan Muhajirin, serta satu desa lainnya.

Berdasarkan data yang disampaikan massa aksi, total lahan yang diklaim TNI AU mencapai 1.125 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 681,7 hektare disebut telah bersertifikat, sedangkan 443,3 hektare lainnya belum memiliki sertifikat.

Massa mempersoalkan proses pengusulan sertifikat yang disebut berlangsung pada 2017 tanpa sepengetahuan masyarakat. Mereka meminta BPN menjelaskan dasar administrasi dan hukum yang digunakan dalam proses tersebut.

“Dari klaim tanah seluas 1.125 hektare ini, telah melahirkan gejolak antara masyarakat dan TNI AU. Gejolak ini lahir karena pada 2017 TNI AU melakukan pengusulan kepada BPN tanpa sepengetahuan masyarakat untuk menerbitkan sertifikat tanah,” ujarnya.

Menurut Mahmud, lahan yang disebut telah bersertifikat tersebar di sejumlah lokasi, antara lain kawasan Bandara, Raaf, Victoria Camp, dan Marice Camp. Sementara itu, sebagian lahan lainnya masih berstatus belum bersertifikat berdasarkan data yang disampaikan dalam aksi.

Untuk memperjelas status penguasaan tanah, massa mendesak BPN membuka peta bidang Barang Milik Negara (BMN) Nomor 5061-6001 dan Surat Keputusan (SK) Nomor 103 Tahun 2017. Mereka juga meminta penjelasan mengenai luas lahan yang tercakup dalam SK Kepala Angkatan Perang Tahun 1950, termasuk kawasan Bandara, Raaf, Victoria Camp, Marice Camp, hingga Stasiun LOC.

Selain meminta keterbukaan dokumen, demonstran menuntut BPN menghentikan proses penerbitan sertifikat yang diusulkan TNI AU serta mengembalikan lahan seluas 1.125 hektare yang mereka klaim sebagai tanah masyarakat.

Tuntutan lainnya ditujukan kepada TNI AU. Massa meminta institusi tersebut menghentikan klaim atas tanah yang disebut sebagai milik warga, menghentikan dugaan intimidasi terhadap masyarakat sipil, serta menghentikan dugaan pungutan liar terhadap pedagang di wilayah yang menjadi objek sengketa.

Dalam menyampaikan tuntutannya, massa juga merujuk sejumlah ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Mahmud menegaskan massa akan mengambil langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti. Salah satu ancaman yang disampaikan adalah pemboikotan aktivitas, termasuk kegiatan di Kantor BPN Morotai.

“Jika tuntutan ini tidak diakomodasi, maka kami tidak segan-segan melakukan pemboikotan seluruh aktivitas yang ada, termasuk Kantor BPN Morotai,” tegas Mahmud.

Massa berharap BPN dan TNI AU membuka ruang penyelesaian yang transparan dengan melibatkan masyarakat terdampak. Kejelasan dokumen, dasar hukum penguasaan tanah, dan proses administrasi pertanahan dinilai penting agar konflik yang telah berlangsung sejak 1984 tidak terus berlarut dan merugikan warga. []

Redaksi 03

Bagikan:
Berita Daerah Hotnews Sengketa