Bareskrim Polri menggelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo setelah memeriksa sejumlah lokasi dan mengumpulkan bukti yang berkaitan dengan penyidikan kasus penyadapan ilegal.
JAKARTA – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjadwalkan gelar perkara dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Langkah ini menjadi bagian dari pendalaman penyidikan yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap kepala negara.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Susatyo Purnomo Condro, mengatakan gelar perkara dilakukan setelah penyidik memeriksa sejumlah lokasi yang diduga digunakan sebagai posko kegiatan terkait dugaan makar. Pemeriksaan tersebut mencakup olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pengumpulan bukti.
“Kemarin [Selasa] ada beberapa posko yang kami lakukan olah TKP dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (18/11/2026).
Susatyo menjelaskan, gelar perkara akan melibatkan tim internal penyidik dan sejumlah saksi ahli. Forum tersebut bertujuan menguji hasil penyelidikan serta menentukan konstruksi hukum berdasarkan bukti dan keterangan yang telah dikumpulkan.
“Kami besok [red: hari ini] akan melaksanakan gelar bersama tim internal, juga para saksi ahli,” tuturnya.
“Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” sambung Susatyo.
Perkara dugaan makar tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira tinggi Polri.
Dalam perkara penyadapan, penyidik telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka, yakni Listyo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Mereka diduga terlibat dalam tindakan penyadapan terhadap sejumlah pihak.
Selain Prabowo, temuan awal kepolisian menyebut dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Untuk perkara penyadapan tersebut, para tersangka dijerat Pasal 258 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 332 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, dan/atau Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tiga tersangka, selain Slamet, telah ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando (Mako) Brimob, Markas Besar Polri.
Sementara itu, penyidikan dugaan tindak pidana makar telah ditingkatkan ke tahap penyidikan oleh Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Artinya, penyidik masih mengumpulkan dan menguji bukti untuk memperjelas dugaan peristiwa pidana tersebut.
Perkembangan lain terjadi dalam proses etik internal Polri. Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Gelar perkara yang dijadwalkan pada Kamis diharapkan dapat memperjelas hubungan antara dugaan makar dan perkara penyadapan ilegal, sekaligus menentukan arah penanganan hukum berikutnya. Kepolisian menyatakan hasil pembahasan bersama tim internal dan para ahli akan disampaikan setelah proses tersebut selesai, sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (19/11/2026). []
Redaksi 03

