Dugaan penyelundupan minyak di Jurf al-Sakhar memicu pengerahan pasukan pemerintah Irak, sementara Kataib Hezbollah menolak meninggalkan wilayah tersebut dan memperingatkan risiko krisis nasional.
BAGHDAD – Dugaan penyelundupan minyak di wilayah Jurf al-Sakhar memicu ketegangan baru antara pemerintah Irak dan kelompok milisi Kataib Hezbollah. Perselisihan tersebut mengancam stabilitas politik negara itu setelah kelompok bersenjata tersebut menolak meninggalkan wilayah strategis yang dilintasi jaringan pipa minyak milik negara.
Pemerintah Irak mengerahkan pasukan ke Jurf al-Sakhar, sekitar 60 kilometer barat daya Baghdad, setelah penyelidikan menemukan indikasi pengambilan minyak secara ilegal. Wilayah tersebut selama ini berada di bawah kendali Kataib Hezbollah sejak kelompok itu dan pasukan sekutunya mengusir anggota Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) pada 2014.
Laporan intelijen yang bocor, berdasarkan analisis citra satelit periode 2021–2026, menduga terdapat aktivitas penyedotan minyak dari jaringan pipa di kawasan tersebut. Penyelidik pemerintah mengaku menemukan indikasi perusakan di enam titik, dua kilang darurat, tangki penyimpanan, serta sebuah truk tangki.
Temuan itu mendorong Perdana Menteri Ali al-Zaidi mencopot sembilan pejabat senior di sektor keamanan dan perminyakan. Sementara itu, sumber keamanan yang dikutip The National menyebut Kataib Hezbollah diberi tenggat hingga Jumat untuk menarik diri dari kawasan tersebut.
Namun, kelompok milisi itu membantah terlibat dalam penyelundupan minyak. Mereka menuding penyelidik pemerintah merekayasa bukti dan menyatakan fasilitas yang ditemukan digunakan untuk memproduksi bahan bakar bagi kendaraan militer serta generator, bukan mengolah minyak mentah hasil pencurian.
Penolakan tersebut memperbesar risiko bentrokan bersenjata. Tokoh senior Kataib Hezbollah, Abu Talib al-Saeedi, mengatakan kepada AFP pada Selasa bahwa kelompoknya tidak akan meninggalkan Jurf al-Sakhar. Ia bahkan menyatakan, “bahkan jika harus mengorbankan nyawa dan darah kami”. Meski demikian, ia menegaskan kelompoknya berupaya menghindari pertempuran dengan pasukan pemerintah.
“Irak kini berada di ambang krisis—krisis yang besar—dan ada pihak-pihak yang menginginkan krisis ini terus membesar,” peringat Saeedi.
Ia menuduh al-Zaidi sengaja memicu konfrontasi bermotif politik. Kataib Hezbollah juga menuding pemerintah Irak bertindak di bawah tekanan Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk memaksa kelompok tersebut melucuti senjata.
Perselisihan ini turut membelah aliansi politik Syiah yang sebelumnya mendukung al-Zaidi hingga menduduki jabatan perdana menteri pada Mei 2026. Sejumlah politikus senior, termasuk mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki, dilaporkan menentang pengerahan pasukan dan mendorong penyelesaian melalui negosiasi serta penyerahan wilayah secara bertahap, sebagaimana diberitakan SindoNews, Rabu (18/11/2026).
Di sisi lain, tekanan terhadap kelompok bersenjata di Irak juga berkaitan dengan upaya pemerintah menempatkan seluruh persenjataan milisi di bawah kendali negara paling lambat Juni 2027. Kebijakan tersebut ditolak Kataib Hezbollah dan sejumlah faksi lain yang memiliki hubungan erat dengan Iran.
Kelompok-kelompok tersebut merupakan bagian dari Pasukan Mobilisasi Populer (Popular Mobilization Forces), organisasi paramiliter yang diakui negara Irak. Sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan perang terhadap Iran pada Februari 2026, kelompok bersenjata Irak yang berafiliasi dengan Teheran dilaporkan melancarkan serangan terhadap sasaran militer Amerika Serikat serta sejumlah lokasi di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Kataib Hezbollah dan kelompok Syiah lainnya sebelumnya menyambut penarikan penuh pasukan Amerika Serikat pada September 2026 sebagai kemenangan atas Washington. Penarikan itu mengakhiri kehadiran militer Amerika Serikat selama sekitar dua dekade sejak invasi Irak pada 2003.
Ketegangan di Jurf al-Sakhar kini menjadi ujian bagi pemerintah Irak dalam menegakkan kendali negara atas sumber daya minyak sekaligus mengendalikan kelompok bersenjata. Penyelesaian melalui jalur negosiasi dinilai penting untuk mencegah konflik internal yang dapat mengganggu keamanan dan pengelolaan sektor energi Irak. []
Redaksi 03

