Tuntutan kenaikan upah minimum menjadi 30.000 taka memicu bentrokan buruh dengan polisi dan mengganggu operasional industri garmen Bangladesh yang menjadi salah satu penopang utama ekspor negara tersebut.
DHAKA – Gelombang tuntutan kenaikan upah buruh mulai mengancam keberlangsungan industri garmen Bangladesh. Ribuan pekerja terlibat bentrokan dengan polisi di sejumlah kawasan industri pada Rabu (18/11/2026), sementara puluhan pabrik terpaksa menghentikan kegiatan produksi akibat kerusuhan yang terus meluas.
Sekitar 20.000 pekerja dari sebuah pabrik garmen turun ke jalan dan memblokir Jalan Raya Dhaka-Aricha di Savar, kawasan pinggiran ibu kota Dhaka. Aparat kepolisian berupaya membubarkan massa menggunakan gas air mata, granat kejut, dan tongkat pemukul.
Bentrokan juga terjadi di Ashulia. Kepala Kepolisian setempat, Saiful Alam, menyatakan aparat mengambil tindakan setelah para pekerja memblokir jalan raya dan melempari petugas dengan batu. Kerusuhan di kawasan tersebut menyebabkan sekitar 25 pabrik menghentikan operasional.
Situasi serupa meluas hingga distrik Gazipur, salah satu pusat industri utama di luar Dhaka. Para pengunjuk rasa memblokir Jalan Raya Dhaka-Mymensingh dan membakar sebuah kendaraan polisi. Petugas kembali menggunakan gas air mata dan granat kejut untuk mengendalikan keadaan.
Belum ada informasi pasti mengenai jumlah korban luka dalam rangkaian bentrokan tersebut. Namun, dampak terhadap aktivitas industri semakin terasa karena aksi protes telah berlangsung sejak awal November dan menyebabkan ratusan pabrik tutup.
Perselisihan berawal dari tuntutan pekerja yang menginginkan kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar 236 dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tersebut jauh di atas upah minimum sebelumnya sebesar 12.500 taka atau sekitar 98 dolar AS.
Para buruh menilai kenaikan biaya hidup dan inflasi telah mengurangi daya beli mereka. Tuntutan tersebut menjadi pemicu meningkatnya aksi protes di tengah belum tercapainya kesepakatan mengenai besaran upah baru.
Pemerintah Bangladesh telah membentuk dewan untuk merumuskan paket upah baru. Namun, langkah tersebut belum mampu meredakan kemarahan pekerja. Di sisi lain, sejumlah pabrik masih menerapkan ketentuan no work, no pay atau tidak bekerja, tidak dibayar, yang memungkinkan pemilik usaha menghentikan operasional akibat kerusuhan sesuai undang-undang ketenagakerjaan setempat.
Gangguan tersebut menjadi ancaman bagi sektor garmen yang merupakan salah satu penopang utama perekonomian Bangladesh. Industri ini menghasilkan sekitar 40 miliar dolar AS per tahun dari ekspor, dengan dukungan sekitar 2.500 pabrik dan mempekerjakan sekitar empat juta pekerja secara langsung. Sebagian besar tenaga kerjanya merupakan perempuan dari wilayah pedesaan.
Dampak industri tersebut juga meluas ke sektor pendukung yang menyerap jutaan tenaga kerja lainnya. Karena itu, berkepanjangannya konflik antara pekerja dan pengusaha berpotensi mengganggu rantai produksi serta aktivitas ekspor pakaian jadi Bangladesh.
Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Jadi Bangladesh (BGMEA) serta Asosiasi Produsen dan Eksportir Pakaian Rajut Bangladesh (BKMEA) turut mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap pabrik-pabrik di tengah meningkatnya kerusuhan. Informasi mengenai perkembangan bentrokan dan gangguan industri tersebut diberitakan iNews, Rabu (18/11/2026), dengan mengutip laporan Associated Press (AP).
Pemerintah kini menghadapi tantangan untuk mempertemukan tuntutan pekerja dengan keberlangsungan usaha industri garmen. Penyelesaian persoalan upah dinilai penting agar hak pekerja tetap terlindungi, sementara kegiatan produksi dan ekspor tidak terus terganggu oleh gelombang protes. []
Redaksi 03

