Dua paket proyek jalan senilai sekitar Rp9,35 miliar di Maluku Barat Daya tercatat tidak memiliki progres fisik, meski penyedia telah menerima uang muka Rp2,48 miliar yang kemudian dihitung sebagai kerugian negara.
MALUKU BARAT DAYA – Dua proyek pembangunan jalan senilai total sekitar Rp9,35 miliar di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Maluku, diduga tidak dikerjakan meski penyedianya telah menerima uang muka lebih dari Rp2,48 miliar. Kejaksaan Negeri (Kejari) MBD menetapkan penyedia berinisial DT sebagai tersangka dan langsung menahannya selama 20 hari.
Penetapan tersangka diumumkan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari MBD, Wido Bhernad Gabariel Sihombing, dalam konferensi pers di Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, Rabu (18/11/2026).
Penyidikan perkara ini berfokus pada dua paket pekerjaan jalan lapis penetrasi (lapen) yang berada di bawah Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUTR-PKP) MBD pada Tahun Anggaran 2025.
Kedua proyek tersebut meliputi pembangunan Jalan Lapen Lintas Pulau Day dengan nilai kontrak Rp5.343.934.000 dan peningkatan Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan senilai Rp4.009.385.000. Pendanaannya bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) MBD Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan hasil penyidikan, proses tender kedua paket pekerjaan berlangsung pada 12 September 2025. PT CIE ELEGAN CONSTRUCTION kemudian ditetapkan sebagai pemenang. Kontrak ditandatangani pada 10 Oktober 2025 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Isaskar Daukar, bersama pihak penyedia, Denny Tengens.
Namun, hingga masa kontrak berakhir, kedua proyek tersebut tidak menunjukkan kemajuan pekerjaan fisik. Tim penyidik mencatat realisasi pekerjaan mencapai nol persen. Padahal, penyedia telah menerima pencairan uang muka sebesar Rp2.483.685.383.
Penyidik menduga pihak penyedia tidak menjalankan pekerjaan maupun melakukan mobilisasi peralatan hingga batas waktu kontrak berakhir. Kondisi tersebut diperkuat hasil pemeriksaan ahli fisik yang menyatakan kedua proyek seharusnya telah mencapai progres 100 persen pada 2025.
Hasil pemeriksaan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ahli Nomor 2259/DST/PL13.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Lintas Pulau Day dan Nomor 2252/DST/PL12.2/DV.06.05/2026 untuk proyek Jalan Lapen Simpang Watuwei–Wiratan. Kedua laporan tersebut menunjukkan tidak adanya pekerjaan fisik di lapangan.
Sementara itu, Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Negara Nomor 000.5.3.1/78/IX/2026 mencatat kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp2.483.685.383. Nilai itu sama dengan jumlah uang muka yang telah dicairkan kepada penyedia.
Wido menjelaskan, penetapan DT sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sejumlah alat bukti, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, surat, serta barang bukti yang telah disita, sebagaimana diberitakan Terasmaluku, Kamis (19/11/2026).
Atas dugaan perbuatannya, DT disangkakan melanggar Pasal 603 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional sebagai dakwaan primair.
Adapun dakwaan subsidair menggunakan Pasal 604 KUHP Nasional juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional.
Setelah penetapan tersangka, DT langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu (18/11/2026). Penahanan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejari MBD.
Kejari MBD menyatakan akan melanjutkan penegakan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel. Penanganan perkara ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendorong pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran pembangunan, terutama proyek infrastruktur yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. []
Redaksi 03

