Bukan Sekadar Tambang Ilegal, PPATK Temukan Dugaan Jaringan Pencucian Uang

Bukan Sekadar Tambang Ilegal, PPATK Temukan Dugaan Jaringan Pencucian Uang

Bagikan:

PPATK menyerahkan 15 produk intelijen keuangan kepada Polri dan kejaksaan setelah mengidentifikasi dugaan jaringan pertambangan ilegal lintas wilayah dengan nilai tindak pidana mencapai Rp167,23 triliun.

JAKARTA – Dugaan praktik pertambangan ilegal di Indonesia terindikasi melibatkan jaringan keuangan yang kompleks dengan nilai transaksi mencapai Rp167,23 triliun. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan 15 produk intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum selama semester I 2026 untuk menelusuri dugaan tindak pidana di sektor pertambangan.

Dari 15 produk intelijen keuangan (PIK) tersebut, sebanyak 14 disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan satu lainnya kepada kejaksaan. Nilai dugaan tindak pidana yang teridentifikasi melalui hasil analisis itu menjadi yang terbesar dibandingkan tindak pidana asal lainnya dalam laporan semester PPATK 2026.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pertambangan ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas penggalian sumber daya alam tanpa izin, tetapi juga mencakup dugaan jaringan perdagangan, pengolahan, pemurnian, hingga pengaliran uang hasil kejahatan.

“Produk Intelijen Keuangan membuka jejak dugaan bisnis tambang ilegal di berbagai wilayah. Komoditasnya beragam: emas, pasir timah, batubara, hingga mineral logam lain,” dikutip dari laporan PPATK, Kamis (19/11/2026).

Dalam laporan tersebut, PPATK mengidentifikasi sejumlah modus, mulai dari penambangan tanpa izin, perdagangan mineral dan batu bara ilegal, hingga Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Hasil tambang yang diduga berasal dari kegiatan ilegal kemudian masuk ke rantai perdagangan melalui sejumlah perantara.

Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menjadi kawasan yang disorot dalam pemetaan jaringan tersebut. Komoditas hasil tambang diduga bergerak dari lokasi produksi menuju pengepul, toko emas, perusahaan pengolahan, hingga pasar ekspor.

Rantai distribusi itu melibatkan berbagai tahapan, termasuk pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, pemurnian, dan penjualan. PPATK menemukan indikasi bahwa sejumlah perusahaan yang memiliki izin beserta dokumen resmi diduga dimanfaatkan untuk memberikan kesan legal terhadap komoditas yang berasal dari aktivitas pertambangan ilegal.

Selain menelusuri pergerakan barang, analisis PPATK juga mengungkap pola transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dana disebut mengalir melalui rekening pribadi, anggota keluarga, pihak terafiliasi, serta rekening perusahaan.

Transaksi bernilai besar, perpindahan dana secara berlapis melalui pihak ketiga, penarikan uang tunai, hingga pembelian aset menjadi sejumlah pola yang teridentifikasi. Praktik tersebut diduga digunakan untuk menyamarkan hubungan antara aktivitas pertambangan ilegal dan keuntungan yang diperoleh.

Modus lain yang menjadi perhatian meliputi pemecahan transaksi, penggunaan uang tunai, jasa penukaran valuta asing atau money changer, rekening pinjaman atas nama pihak lain atau nominee, serta pemanfaatan jaringan keluarga.

“Rangkaian itu menggambarkan dugaan jaringan tambang ilegal terorganisasi dari hulu hingga hilir,” kata tim analisis PPATK.

Pemetaan tersebut menunjukkan dugaan keterlibatan banyak pihak dalam rantai bisnis pertambangan ilegal. Mereka mencakup penambang, pengepul, pedagang, perusahaan pengolahan dan pemurnian, hingga pihak yang mengelola aliran dana.

Penyerahan 15 PIK kepada Polri dan kejaksaan menjadi bagian penting dalam upaya penegakan hukum terhadap dugaan kejahatan pertambangan yang memiliki dimensi finansial. Penelusuran lebih lanjut diharapkan dapat mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, memutus rantai distribusi mineral ilegal, serta menelusuri dan memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. []

Redaksi 01

Bagikan:
Kasus Nasional