KPK memeriksa Sekretaris Utama Rustian dan Analis Kebencanaan Donny Immanuel Haratua Situmeang untuk mendalami dugaan suap serta konflik kepentingan dalam pengadaan dana siap pakai BNPB yang telah menjerat lima tersangka.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas pendalaman dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan memeriksa dua pejabat lembaga tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) Rustian, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan ini berkaitan dengan dugaan konflik kepentingan dan suap dalam pengadaan yang menggunakan dana siap pakai (DSP).
Selain Rustian, penyidik KPK memanggil Donny Immanuel Haratua Situmeang yang bertugas sebagai Analis Kebencanaan BNPB. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi untuk mendalami perkara yang sebelumnya telah menyeret lima orang sebagai tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan kehadiran Rustian dalam pemeriksaan tersebut.
“Saksi RUS yang merupakan Sekretaris Utama BNPB hadir untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Suara, Kamis (19/11/2026).
Meski demikian, KPK belum membeberkan materi pertanyaan maupun keterangan yang digali penyidik dari Rustian dan Donny. Pemeriksaan kedua pejabat tersebut menjadi bagian dari upaya mengungkap proses pengadaan, kemungkinan penyimpangan kewenangan, serta keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara tersebut.
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada Selasa (13/10/2026). Dalam operasi tersebut, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap mereka.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengonfirmasi jumlah tersangka dalam perkara tersebut.
“Tersangka ada lima orang, sudah dimasukkan ke Rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan,” ucap Setyo.
Lima tersangka itu terdiri atas Bima Setyawan, adik Kepala BNPB Suharyanto; Gabriel Purwaka Sigit, Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Pengelolaan Bantuan dan Kedaruratan BNPB sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); serta Richard Erlangga yang merupakan tenaga ahli Suharyanto.
Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Gery Prasetiawan dan Syifa Nrika Ghifarian.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menjelaskan, penahanan terhadap kelima tersangka dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 14 Oktober hingga 2 November 2026. Mereka ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.
Dalam perkara ini, Bima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara itu, Richard disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b serta Pasal 12 huruf i dalam undang-undang yang sama. Gabriel juga dijerat dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan Pasal 12B.
Adapun Syifa dan Gery diduga berperan sebagai pemberi suap. Keduanya disangkakan melanggar Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b maupun Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Pemeriksaan terhadap pejabat BNPB diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap secara menyeluruh mekanisme pengadaan yang menggunakan DSP, termasuk dugaan konflik kepentingan dan aliran suap. Pendalaman tersebut juga menjadi penting untuk memastikan penggunaan anggaran penanggulangan bencana berlangsung transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang memiliki kewenangan. []
Redaksi 01

