Hakim Tolak Perlawanan Samin Tan, Sidang Dugaan Korupsi Tambang Berlanjut

Hakim Tolak Perlawanan Samin Tan, Sidang Dugaan Korupsi Tambang Berlanjut

Bagikan:

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menolak eksepsi Samin Tan dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan tambang PT AKT dengan nilai kerugian negara sekitar Rp17,7 triliun sehingga persidangan berlanjut ke tahap pembuktian.

JAKARTA – Dugaan kerugian negara sebesar Rp17,7 triliun dalam pengelolaan tambang batu bara PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) akan memasuki tahap pembuktian setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menolak eksepsi terdakwa Samin Tan, Kamis (19/11/2026). Keputusan tersebut membuka jalan bagi jaksa penuntut umum (JPU) untuk menghadirkan saksi dan membuktikan dugaan penyimpangan aktivitas pertambangan yang disebut berlangsung selama sembilan tahun.

Putusan sela itu dibacakan Ketua Majelis Hakim Nyoto Hindaryanto dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Majelis menyatakan keberatan yang diajukan penasihat hukum Samin Tan tidak dapat diterima sekaligus menegaskan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

“Mengadili, menyatakan perlawanan Advokat Terdakwa Samin Tan tersebut tidak dapat diterima,” kata Nyoto saat membacakan putusan sela di ruang sidang, Kamis (19/11/2026).

Dengan keputusan tersebut, pemeriksaan perkara tidak dihentikan pada tahap keberatan terhadap dakwaan. Majelis hakim memerintahkan JPU melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi pada Rabu (25/11/2026).

“Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan,” ujar Nyoto.

Dalam dakwaannya, jaksa menguraikan dugaan aktivitas penambangan, pengangkutan, dan penjualan batu bara secara ilegal di kawasan hutan yang berkaitan dengan wilayah pertambangan PT AKT. Kegiatan tersebut diduga berlangsung sejak 2016 hingga 2025, meskipun perjanjian pengusahaan pertambangan batu bara perusahaan telah diakhiri.

Pengakhiran Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3714 K/30/MEM/2017 tertanggal 19 Oktober 2017. Namun, menurut dakwaan, aktivitas pertambangan tetap berjalan setelah keputusan pengakhiran kontrak diterbitkan.

Berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara, nilai kerugian yang dikaitkan dengan dugaan penyimpangan tersebut mencapai Rp17.745.627.652.570,30 atau sekitar Rp17,7 triliun.

“Merugikan keuangan negara sebesar Rp17.745.627.652.570,30 sebagaimana laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pengelolaan pertambangan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) di Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2025,” jelas jaksa, sebagaimana diberitakan Monitorindonesia, Kamis (19/11/2026).

Jaksa juga mendalilkan Samin Tan merupakan pemilik manfaat atau beneficial owner dari sembilan perusahaan induk di sektor pertambangan. Melalui rangkaian kegiatan yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, terdakwa disebut memperoleh keuntungan hingga Rp17,7 triliun.

Dakwaan turut mengungkap dugaan pembagian keuntungan kepada sejumlah pihak lain. Sebanyak 13 orang di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Rangga Ilung disebut menerima aliran dana sekitar Rp3,9 miliar.

Selain itu, Komisaris Utama PT Cordelia Bara Utama, Muhammad Juni Eka Wardhana, diduga memperoleh dana sebesar Rp170 miliar.

“Telah turut serta melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,” terang jaksa.

Atas dugaan perbuatannya, Samin Tan didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ia juga menghadapi dakwaan berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 20 huruf c dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Penolakan eksepsi ini belum membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian mengenai dugaan aktivitas tambang tanpa dasar perizinan, besaran kerugian negara, serta aliran keuntungan kepada sejumlah pihak masih harus diuji melalui keterangan saksi, dokumen, dan alat bukti dalam persidangan berikutnya. []

Redaksi 01

Bagikan:
Korupsi Nasional