Pembebasan Lahan Kereta Api 2017-2022 Jadi Sasaran Penyidikan

Pembebasan Lahan Kereta Api 2017-2022 Jadi Sasaran Penyidikan

Bagikan:

Kejati Sumut meningkatkan penanganan dugaan korupsi pembayaran ganti rugi lahan proyek jalur kereta api periode 2017-2022 ke tahap penyidikan setelah menemukan indikasi ketidaksesuaian data penerima dan luas tanah.

SUMATERA UTARA  – Ketidaksesuaian antara data penerima pembayaran ganti rugi dan luas lahan dengan kondisi sebenarnya di lapangan menjadi salah satu temuan awal dalam penyidikan dugaan korupsi pembebasan lahan proyek jalur kereta api di Sumatera Utara (Sumut) periode 2017-2022. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) kini mendalami perkara tersebut setelah resmi menaikkan status penanganannya dari penyelidikan ke penyidikan.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Rizaldi, membenarkan peningkatan status perkara yang berkaitan dengan pengadaan tanah oleh Balai Perkeretaapian Kelas I Medan tersebut.

“Benar, proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah resmi ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar Rizaldi di Medan, Selasa (17/11/2026), sebagaimana diberitakan Radarindo, Selasa (17/11/2026).

Peningkatan status itu didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumut Nomor: Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 8 September 2026. Sebelumnya, tim penyelidik telah meminta klarifikasi dan keterangan dari puluhan orang untuk menelusuri proses pembayaran ganti rugi lahan.

“Peningkatan status perkara dilakukan setelah tim penyelidik melakukan serangkaian proses penyelidikan, termasuk meminta klarifikasi dan keterangan dari puluhan orang,” tegasnya.

Sebelum keputusan peningkatan status perkara diambil, tim bidang tindak pidana khusus (Pidsus) Kejati Sumut juga menggelar ekspose hasil penyelidikan di hadapan Kepala Kejati Sumut. Dari proses tersebut, penyelidik menemukan indikasi awal adanya perbedaan antara pihak yang menerima pembayaran, luas tanah yang dibayarkan, dan kondisi faktual di lokasi.

Temuan tersebut menjadi dasar bagi penyidik untuk menelusuri lebih jauh proses pengadaan tanah dan penyaluran dana ganti rugi. Pemeriksaan selanjutnya diarahkan pada pengumpulan alat bukti serta pendalaman terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki tanggung jawab dalam proses tersebut.

Selain mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, penyidik akan menghitung potensi kerugian keuangan negara. Hasil pendalaman dan kecukupan alat bukti nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Perkara ini berkaitan dengan pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan jalur kereta api Rantau Prapat-Labuhanbatu hingga Kotapinang-Labuhanbatu Selatan selama kurun 2017-2022. Penyidikan diharapkan dapat mengungkap apakah ketidaksesuaian data tersebut menimbulkan kerugian negara serta memastikan proses pengadaan tanah berlangsung sesuai ketentuan. []

Redaksi 01

Bagikan:
Berita Daerah Hukum