KPK kembali memeriksa Sestama BNPB Rustian dan seorang analis kebencanaan untuk mendalami dugaan korupsi dana siap pakai, setelah menetapkan lima tersangka dan menyita aset senilai Rp5,47 miliar.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) penanganan bencana dengan kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, serta seorang analis kebencanaan berinisial DIH, Kamis (19/11/2026). Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pendalaman terhadap sejumlah pihak yang diduga mengetahui proses pengelolaan dana kebencanaan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, pemeriksaan kedua saksi berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama R selaku Sekretaris Utama BNPB,” kata Budi Prasetyo, sebagaimana diberitakan Media Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Rustian sebelumnya telah dimintai keterangan pada 27 Oktober 2026. Ia juga termasuk pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan BNPB pada 13 Oktober 2026. Namun, hingga informasi dalam berita ini disampaikan, Rustian tidak ditetapkan sebagai tersangka.
Pemeriksaan terhadap saksi dari lingkungan BNPB tersebut berlangsung bersamaan dengan pemanggilan sejumlah pihak swasta dan aparatur sipil negara (ASN) dalam beberapa hari terakhir. Pada Senin (16/11), penyidik memeriksa seorang pihak swasta berinisial MUM. Sehari kemudian, Komisaris PT Erlangga Jala Persada berinisial EDP turut dipanggil.
Pada Rabu (18/11), KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur PT Lintas Jaya Express berinisial MN, empat pihak swasta berinisial IY, RT, TA, dan Z, serta dua ASN berinisial DM dan RGP. Namun, hanya MN dan RGP yang tercatat memenuhi panggilan penyidik.
Kasus ini bermula dari OTT terhadap 15 orang di lingkungan BNPB, Jakarta, pada 13 Oktober 2026. Sehari setelah operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka, yakni BS, pejabat pembuat komitmen (PPK) sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB berinisial GPS, Tenaga Ahli Kepala BNPB berinisial RE, Direktur PT Trans Lintas Selaras berinisial GP, serta pihak swasta berinisial SNG.
Dalam perkembangan penyidikan, KPK menyita barang bukti senilai total Rp5,47 miliar pada 16 Oktober 2026. Barang bukti tersebut terdiri atas uang tunai 7.500 dolar Amerika Serikat (AS), 9.000 dolar Singapura, dan Rp3,35 miliar dalam mata uang rupiah.
Penyidik juga menyita 56 keping emas dengan berat total 133 gram senilai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Selain penyitaan, KPK menggeledah ruang kerja Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lain di kantor lembaga tersebut.
Penanganan perkara turut menyentuh aspek koordinasi dengan institusi militer. KPK telah menyampaikan pemberitahuan kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengenai peran seorang perwira berinisial S. Pada 20 Oktober 2026, KPK juga mengirim surat kepada Panglima TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan dua anggota TNI aktif.
Selanjutnya, pada 12 November 2026, penyidik KPK memeriksa S bersama seorang anggota TNI aktif yang menjabat sebagai Deputi BNPB dalam kapasitas sebagai saksi.
Rangkaian pemeriksaan terhadap pejabat BNPB, pihak swasta, dan unsur militer menunjukkan penyidik masih menelusuri berbagai aspek dalam pengelolaan DSP. Pendalaman tersebut diharapkan dapat memperjelas alur penggunaan dana, peran masing-masing pihak, serta pertanggungjawaban atas anggaran yang semestinya mendukung penanganan keadaan darurat bencana. []
Redaksi 01

