PN Makassar menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima karena persoalan formil, sementara perusahaan menegaskan tetap memperjuangkan klaim kepemilikannya melalui proses hukum.
MAKASSAR – Sengketa lahan seluas sekitar 16 hektare yang melibatkan PT Hadji Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) belum berakhir meski Pengadilan Negeri (PN) Makassar menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima. Putusan tersebut didasarkan pada persoalan formil gugatan, bukan penetapan akhir mengenai siapa pemilik sah tanah yang disengketakan.
Putusan perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar dibacakan pada 12 November 2026. Majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat, kemudian menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.
Dengan putusan tersebut, PT Hadji Kalla berada pada posisi yang diuntungkan dalam perkara ini. Namun, putusan tidak serta-merta menjadi penetapan bahwa seluruh klaim kepemilikan salah satu pihak atas objek tanah telah diputus secara substantif.
Kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman Usman, mengatakan pihaknya telah menunggu putusan sejak perkara bergulir pada Desember 2025. Ia menyebut salah satu persoalan utama yang dipersoalkan dalam persidangan adalah ketidaksesuaian batas tanah dalam gugatan dengan kondisi objek di lapangan.
“Alhamdulillah, pada 12 November kemarin perkara ini sudah diputus dan kita dimenangkan,” kata Hasman di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Kamis (19/11/2026).
Menurut Hasman, objek sengketa berada di depan kantor PT Trans Kalla Makassar. Ia menyebut majelis hakim menemukan perbedaan batas tanah ketika melakukan pemeriksaan setempat. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar pihaknya menilai gugatan GMTD kabur atau obscuur libel.
“Antara gugatan yang ditujukan PT GMTD dengan fakta di lapangan setelah dilakukan peninjauan setempat itu berbeda, khususnya pada batas sebelah timur,” ujarnya.
Selain batas fisik, pihak PT Hadji Kalla juga mempermasalahkan riwayat dan data persil yang digunakan sebagai dasar klaim kepemilikan. Hasman menjelaskan, PT Hadji Kalla memperoleh tanah dari Andi Ijo Karaeng To Lalua berdasarkan persil 50. Sementara itu, dokumen yang digunakan GMTD disebut bersumber dari Bunta Karaeng Mandalle dengan persil 40.
Hasman mengklaim pihaknya menghadirkan buku letter C dari kecamatan sebagai bukti di persidangan. Ia juga menyebut sekretaris camat yang dihadirkan sebagai saksi menerangkan bahwa data persil 40 yang digunakan dalam dokumen tersebut tidak ditemukan dalam administrasi pertanahan setempat.
“Data persil 40 itu tidak ada atau tidak terdaftar di kantor kecamatan. Karena itu, kami menduga data yang digunakan tersebut tidak benar. Persoalan ini nantinya masih akan kami tindak lanjuti melalui proses pidana,” jelasnya.
Pihak PT Hadji Kalla turut menyoroti bukti yang menurut Hasman menunjukkan GMTD pernah menawarkan untuk membeli tanah tersebut. Ia menilai tawaran itu bertentangan dengan klaim kepemilikan yang kemudian diajukan melalui pihak lain.
“Sebenarnya di mana Pak James Riady ini sudah menawarkan bidang tanah milik PT Hadji Kalla, mereka mau beli pada waktu itu. Kan lucu dia mau beli baru kemudian ternyata disertifikatkan tanah itu dan tidak melalui PT Hadji Kalla membelinya sama orang lain. Ya. Nah, ini ada bukti yang menerangkan bahwa dia mau beli. Nah, kalau dia mau beli berarti kan dia akui milik Kalla, belakangan dia beli ke orang lain yang tadi itu yang persilnya tidak benar,” terangnya.
Hasman juga menyebut majelis hakim mempertimbangkan adanya pihak yang dinilai belum dilibatkan dalam perkara tersebut. Menurut dia, persoalan itu menjadi bagian dari pertimbangan formil yang berujung pada tidak diterimanya gugatan.
“Sehingga oleh pengadilan menilai bahwa dengan begini itu harus diuji, sehingga bahwa dia harus kekurangan pihak di dalam perkara ini. Oleh karenanya, ya, tentu, dengan kondisi fakta yang terjadi dalam persidangan seperti itu, sebetulnya,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Utama GMTD Ali Said menegaskan putusan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai pembatalan hak kepemilikan perusahaan maupun pembenaran atas tindakan pihak Kalla di lapangan.
“Itu bukan merupakan putusan yang membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan,” katanya.
Ali menyatakan GMTD tetap menempuh seluruh proses hukum terkait sengketa tersebut. Dengan demikian, putusan PN Makassar belum menutup kemungkinan berlanjutnya upaya hukum atau proses lain yang ditempuh para pihak.
Perkara ini menunjukkan bahwa sengketa kepemilikan tanah tidak hanya bergantung pada klaim dan dokumen, tetapi juga ketepatan objek gugatan, batas bidang tanah, serta kelengkapan pihak yang dilibatkan. Kepastian hukum atas lahan seluas 16 hektare tersebut masih menjadi hal yang dinantikan hingga seluruh proses hukum ditempuh. []
Redaksi 03

