Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi Tambang Nunukan Periode 2013–2025

Kejagung Telusuri Dugaan Korupsi Tambang Nunukan Periode 2013–2025

Bagikan:

Kejagung memeriksa dua saksi dari Kementerian Kehutanan dan KSOP untuk memperkuat pembuktian dugaan korupsi pertambangan batu bara PT CCM di Nunukan selama periode 2013–2025.

KALIMANTAN UTARA  – Penyidikan dugaan korupsi pertambangan batu bara oleh PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), mulai mendalami aspek pengawasan kehutanan dan aktivitas kepelabuhanan. Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa dua saksi dari Kementerian Kehutanan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) untuk memperkuat pembuktian perkara yang berlangsung dalam kurun 2013–2025 tersebut.

Pemeriksaan dilaksanakan Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus), Kamis (19/11/2026). Kedua saksi masing-masing berinisial MSS dari Kementerian Kehutanan dan FR dari KSOP.

Keterlibatan saksi dari dua instansi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan yang berkaitan dengan perkara pertambangan batu bara PT CCM. Namun, Kejagung belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan maupun hubungan tugas masing-masing saksi dengan kegiatan perusahaan tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna menjelaskan, pemeriksaan dilakukan untuk melengkapi berkas perkara dan memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.

“Pemeriksaan saksi oleh Penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud,” demikian keterangan resmi Anang Supriatna, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Fin, Jumat (20/11/2026).

Penyidikan ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam aktivitas pertambangan batu bara PT CCM di Nunukan selama 12 tahun, yakni sejak 2013 hingga 2025. Rentang waktu tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengusutan untuk menelusuri rangkaian kegiatan pertambangan dan dugaan penyimpangan yang terjadi.

Anang menegaskan, penanganan perkara tetap mengedepankan independensi penyidik dan prinsip akuntabilitas. Setiap tahapan penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dengan tetap menghormati hak pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” tegasnya.

Pemeriksaan saksi dari Kementerian Kehutanan dan KSOP diharapkan membantu penyidik memperoleh gambaran lebih lengkap mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan PT CCM. Pengusutan lebih lanjut juga diperlukan untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum serta mengidentifikasi pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan tersebut. []

Redaksi 01

Bagikan:
Korupsi Nasional