Dugaan Korupsi LPEI Rp11,7 Triliun, KPK Periksa Pengusaha Kaji Edan

Dugaan Korupsi LPEI Rp11,7 Triliun, KPK Periksa Pengusaha Kaji Edan

Bagikan:

KPK memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan untuk mendalami penyidikan dugaan korupsi fasilitas pembiayaan kepada 11 debitur LPEI dengan potensi kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun.

JAKARTA – Penyelidikan dugaan korupsi fasilitas pembiayaan ekspor senilai Rp11,7 triliun di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) terus dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini, penyidik memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan sebagai saksi untuk mendalami perkara yang berkaitan dengan pemberian pembiayaan kepada sejumlah debitur.

Pemeriksaan terhadap pengusaha yang dikenal dengan julukan Sultan Jagakarsa tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (20/11/2026). Selain Onny, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Andaya Swastanta yang berasal dari kalangan swasta.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Onny tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.00 WIB dan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik, sebagaimana diberitakan RCTI, Jumat (20/11/2026).

“Saksi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. Yang bersangkutan langsung menjalani pemeriksaan oleh penyidik,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Meski membenarkan pemeriksaan tersebut, KPK belum mengungkap materi pertanyaan yang diajukan kepada kedua saksi. Belum ada pula penjelasan mengenai dugaan keterlibatan Onny maupun Andaya dalam perkara pembiayaan bermasalah tersebut. Pemeriksaan saksi merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan keterangan dan bukti untuk memperjelas konstruksi perkara.

Kasus ini merupakan bagian dari penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan kepada 11 debitur LPEI. Berdasarkan hasil pengusutan yang disampaikan dalam perkara tersebut, potensi kerugian keuangan negara diperkirakan mencapai Rp11,7 triliun.

Salah satu cabang penyidikan berkaitan dengan Grup Bara Jaya Utama (BJU). Dalam pengembangan perkara ini, KPK menetapkan Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), sebagai tersangka pada Agustus 2025. Hendarto kemudian ditahan untuk kepentingan penyidikan.

Kedua perusahaan tersebut diduga memperoleh fasilitas pembiayaan dari LPEI meskipun terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan dan penerapan prinsip pembiayaan. Penyidik mendalami bagaimana fasilitas tersebut dapat diberikan serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses penyalurannya.

Selain Grup BJU, KPK juga menangani dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit kepada PT Petro Energy. Dalam perkara terpisah tersebut, penyidik telah menetapkan lima orang sebagai tersangka, yang terdiri atas sejumlah pejabat LPEI dan pihak swasta dari perusahaan penerima fasilitas kredit.

Pemeriksaan terhadap Onny dan saksi lainnya menjadi bagian dari upaya KPK memperluas penelusuran aliran pembiayaan serta mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain. Pengusutan menyeluruh diharapkan dapat memperjelas mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan kepada para debitur sekaligus memastikan pertanggungjawaban hukum atas dugaan kerugian keuangan negara dalam perkara LPEI. []

Redaksi 01

Bagikan:
Korupsi Nasional