29 Gubuk dan 15 Mesin Dimusnahkan dalam Penertiban Tambang Ilegal Halimun

29 Gubuk dan 15 Mesin Dimusnahkan dalam Penertiban Tambang Ilegal Halimun

Bagikan:

Aparat gabungan menertibkan 31 titik tambang emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, memusnahkan puluhan fasilitas penambangan, dan memburu jaringan pengendali aktivitas tersebut.

JAWA BARAT – Sulitnya akses menuju kawasan tambang emas ilegal di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tidak menyurutkan upaya aparat menertibkan aktivitas pertambangan yang mengancam kelestarian kawasan konservasi. Dalam operasi selama lima jam perjalanan menuju lokasi, petugas gabungan menemukan 31 titik penambangan emas tanpa izin (PETI), termasuk tempat pengolahan yang diduga mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

Penertiban yang berlangsung Kamis (19/11/2026) di kawasan Gunung Talaga tersebut juga menyasar berbagai fasilitas penunjang kegiatan pertambangan. Aparat memusnahkan 29 gubuk atau saung yang digunakan penambang serta 15 unit mesin pendukung aktivitas penambangan ilegal.

Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo mengungkapkan, selain puluhan lubang tambang, petugas menemukan satu lokasi rendaman yang mengandung bahan kimia berbahaya. Temuan tersebut memperkuat kekhawatiran terhadap potensi pencemaran lingkungan akibat aktivitas pengolahan emas secara ilegal.

“Nah, hasil temuan di lapangan terdapat 31 lubang PETI (penambangan emas tanpa izin) yang berhasil kami amankan. Ada satu lokasi rendaman di sana yang berisi bahan kimia B3 berbahaya. Kami juga memusnahkan 29 unit gubuk atau saung, 15 unit alat mesin pendukung hasil penambangan ilegal,” kata Didid kepada wartawan di Sukajaya, Kamis (19/11), sebagaimana dilansir CNN Indonesia, Jumat (20/11/2026).

Selain memusnahkan fasilitas penambangan, petugas mengamankan sekitar 109 barang bukti berupa perkakas, mesin, dan berbagai peralatan yang digunakan untuk mendukung aktivitas pengambilan emas dari kawasan konservasi tersebut.

Menurut Didid, keberadaan pertambangan ilegal di dalam taman nasional berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang dampaknya tidak hanya dirasakan di sekitar lokasi penambangan. Karena itu, penanganan PETI perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan aparat terkait.

“Kegiatan ini kita lakukan sebagai upaya dari mencanangkan bahwa PETI akan menjadi tanggung jawab dari Taman Nasional. Karena efek domino yang dihasilkan ini berdampak bagi kita. Maka kita ini, saya mengucapkan apresiasi dan penghargaan kepada teman-teman Forkopimda turut serta dengan kami dalam upaya penertiban di lokasi PETI di Resort Gunung Talaga,” ujarnya.

Operasi tersebut melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Namun, medan pegunungan yang sulit dijangkau menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan penertiban. Petugas harus berjalan kaki sekitar lima jam sebelum mencapai lokasi tambang.

Upaya penindakan juga belum menghasilkan penangkapan terhadap pelaku. Didid menduga para penambang telah meninggalkan lokasi sebelum petugas tiba karena informasi mengenai rencana operasi kemungkinan sudah lebih dahulu bocor.

“Nah, kebetulan tidak ditemukan. Lari, pada lari pelaku karena memang kalau seperti ini hampir kemungkinan bocor,” ujarnya.

Meski tidak menemukan pelaku di tempat kejadian, Balai TNGHS memastikan pengusutan akan dilanjutkan dengan menelusuri pihak-pihak yang berada di balik kegiatan pertambangan tersebut. Penyelidikan diharapkan dapat mengidentifikasi jaringan pengelola, pemodal, hingga pihak yang diduga mengendalikan aktivitas PETI.

“Nah, ini kami minta bantuan nanti ke depan kita kembangkan bagaimana bisa menemukan jejaring sampai ke tingkat atas,” imbuhnya.

“Berarti tidak hanya berhenti di masyarakat. Jadi jejaring ini yang menjadi otaknya seperti apa,” tambah dia.

Penelusuran jaringan tersebut menjadi penting agar penanganan pertambangan ilegal tidak hanya menyasar pekerja di lapangan, tetapi juga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dan mengendalikan operasionalnya. Dengan demikian, upaya perlindungan TNGHS diharapkan mampu mencegah munculnya kembali tambang ilegal sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan dan sumber daya alam di kawasan tersebut. []

Redaksi 01

Bagikan:
Berita Daerah Kasus