Polresta Mamuju menggerebek tiga lokasi tambang emas ilegal di Kecamatan Kalumpang, mengamankan 12 orang dan tiga ekskavator, serta menyelidiki dugaan penggunaan BBM bersubsidi dan aktivitas penambangan di kawasan hutan lindung.
SULAWESI BARAT – Dugaan aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mengarah pada persoalan yang lebih luas dari sekadar penambangan tanpa izin. Selain diduga beroperasi di kawasan hutan lindung, tiga lokasi tambang di Kecamatan Kalumpang juga diketahui menggunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Mamuju menggerebek ketiga lokasi tersebut dan mengamankan 12 orang serta tiga unit alat berat jenis ekskavator.
Pengungkapan pada Sabtu (14/11/2026) itu menjadi bagian dari upaya penindakan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang beroperasi di wilayah Mamuju. Polisi menemukan kegiatan penambangan di tiga desa, yakni Makkaliki, Kondobulo, dan Limbong, Kecamatan Kalumpang.
Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Mamuju Ferdyan Indra Fahmi mengatakan, ketiga lokasi tersebut memiliki aktivitas penambangan yang didukung peralatan mekanis. Selain ekskavator, petugas menyita mesin penyedot dan pompa air serta perangkat pemisah pasir dan emas.
“Ada 3 tempat penindakan, kami berhasil mengamankan 3 unit alat berat jenis ekskavator yang sedang beraktivitas,” kata Ferdyan saat konferensi pers di Aula Markas Kepolisian Resor Kota (Mapolresta) Mamuju, Kamis (19/11/2026) malam, sebagaimana diberitakan Detik, Kamis (19/11/2026).
Di lokasi pertama, Desa Makkaliki, polisi mengamankan enam pekerja dan operator alat berat berinisial ASR, RVN, AN, MSR, EDG, dan A. Seorang lainnya berinisial YY yang diduga berperan sebagai penanggung jawab atau pemodal turut diamankan. Dari lokasi ini, petugas menyita satu ekskavator.
“Di TKP pertama pelaku yang diamankan sebanyak 6 orang dan satu penanggung jawab,” terang Ferdyan.
Penindakan berikutnya berlangsung di Desa Kondobulo. Polisi mengamankan dua orang, masing-masing pekerja berinisial VG dan pihak yang diduga sebagai pemodal berinisial ARS. Satu ekskavator yang digunakan untuk kegiatan penambangan turut disita.
Sementara itu, di Desa Limbong, petugas mengamankan dua pekerja berinisial SPR dan BZ serta seorang penanggung jawab berinisial HBL. Polisi juga menyita satu ekskavator yang sedang digunakan di lokasi tersebut.
“Selain ekskavator, di 3 lokasi ini kami juga amankan mesin-mesin penyedot air, pompa air, termasuk juga alat pemisah pasir dan emas,” terang Ferdyan.
Persoalan penggunaan BBM bersubsidi dan dugaan keberadaan tambang di kawasan hutan lindung menjadi perhatian tersendiri dalam pengembangan perkara ini. Polisi menduga kegiatan penambangan di ketiga lokasi tersebut memanfaatkan BBM bersubsidi yang tidak semestinya digunakan untuk kepentingan pertambangan ilegal.
“Ada indikasi masuk area kawasan hutan lindung, olehnya itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan (Dishut Sulbar). Dan semuanya (tiga lokasi tambang ini) menggunakan BBM subsidi alias BBM ilegal,” ungkapnya.
Untuk memastikan dugaan pelanggaran kawasan hutan, Polresta Mamuju telah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Sulbar. Pemeriksaan juga diarahkan pada kemungkinan pelanggaran terkait pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan, serta penyalahgunaan distribusi minyak dan gas.
Ferdyan menjelaskan, perkara tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Penyidik masih mengumpulkan dan melengkapi alat bukti untuk menentukan pihak-pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
“Sudah sidik, kami masih butuh waktu melengkapi alat bukti lainnya. Namun semua yang terlibat potensinya tersangka,” bebernya.
Para pihak yang terbukti terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal tersebut terancam dijerat ketentuan berlapis, meliputi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), peraturan mengenai lingkungan hidup dan kehutanan, serta Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi.
Penindakan di Kalumpang juga memperlihatkan bahwa persoalan tambang emas ilegal di Mamuju belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam kurun waktu setahun terakhir, polisi telah menindak tujuh lokasi tambang ilegal yang tersebar di Kecamatan Kalumpang dan Kecamatan Bonehau.
“Kemarin 3 TKP yang sudah berhasil kami lakukan penegakam hukum. Kalau dijumlah dengan yang sebelumnya ada 4, sehingga total ada 7 lokasi (yang sudah ditindak sejauh ini),” pungkas Ferdyan.
Pengembangan perkara ini diharapkan tidak hanya mengungkap pihak-pihak yang memperoleh keuntungan dari penambangan tanpa izin, tetapi juga memastikan pertanggungjawaban atas dugaan penggunaan BBM bersubsidi dan kerusakan lingkungan. Pengawasan terhadap kawasan hutan lindung pun menjadi penting agar aktivitas pertambangan ilegal tidak terus mengancam kelestarian sumber daya alam di Mamuju. []
Redaksi 01

