Dana Perusahaan Rp2,41 Miliar Diduga Diselewengkan, Empat Tersangka Ditahan

Dana Perusahaan Rp2,41 Miliar Diduga Diselewengkan, Empat Tersangka Ditahan

Bagikan:

Kejati Jatim menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi pengelolaan keuangan Kebun Binatang Surabaya yang melibatkan pengeluaran perusahaan Rp2,41 miliar dan menyebabkan kerugian negara Rp3,27 miliar.

JAWA TIMUR  – Dugaan penyalahgunaan dana perusahaan senilai Rp2,41 miliar menyeret empat pejabat dan pihak eksternal Perusahaan Daerah (PD) Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (KBS) ke proses hukum. Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan periode anggaran 2025–2026, dengan total kerugian negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp3,27 miliar.

Keempat tersangka masing-masing berinisial MN selaku Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM), NW selaku Direktur Operasional dan Umum, EES sebagai anggota Badan Pengawas PD Taman Satwa KBS, serta MM yang berprofesi sebagai advokat.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan keempat tersangka telah ditahan selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan. Penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim hingga 8 Desember 2026.

“Keempat tersangka ditahan selama 20 hari, terhitung hingga 8 Desember 2026, di Cabang Rumah Tahanan Kejati Jatim,” kata Punia di Surabaya, Kamis.

Penyidik menduga penyimpangan bermula ketika direksi PD Taman Satwa KBS menghadapi penanganan pengaduan dugaan korupsi penyewaan tenant pada Februari 2025. Saat itu, direksi dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak untuk dimintai keterangan terkait perkara tersebut.

Dalam perkembangan berikutnya, NW dan MN diduga meminta bantuan EES untuk mencarikan pengacara yang dapat mengupayakan penghentian penanganan perkara. EES kemudian menghubungi MM yang diduga meminta Rp100 juta sebagai biaya jasa hukum dan tambahan Rp500 juta dengan alasan untuk menutup perkara.

Dana tersebut diduga diambil dari kas perusahaan atas persetujuan NW dan MN. Selanjutnya, EES menyerahkan uang kepada MM. Namun, berdasarkan hasil penyidikan, uang tersebut tidak pernah disampaikan kepada penyidik yang menangani perkara.

Dugaan penyimpangan kembali terjadi pada April 2025 ketika Kejati Jatim melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan KBS periode 2013–2024. Dalam kesempatan itu, MM diduga kembali meminta Rp100 juta dan Rp995 juta.

Untuk menutupi aliran dana yang dikeluarkan, para pihak diduga menggunakan dokumen kerja sama jasa hukum dan kuitansi fiktif. Akumulasi pengeluaran yang menjadi bagian dari perkara tersebut mencapai Rp2,41 miliar.

Besarnya kerugian keuangan negara kemudian diperkuat melalui audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jatim pada 11 November 2026. Hasil audit mencatat kerugian negara sebesar Rp3,27 miliar, termasuk pengeluaran operasional perusahaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Atas perbuatannya, keempat tersangka dijerat Pasal 603 juncto Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Penyidik juga menerapkan Pasal 604 sebagai ketentuan subsider.

Pengusutan perkara ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh penggunaan keuangan PD Taman Satwa KBS sekaligus memperjelas pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan daerah tersebut. []

Redaksi 01

Bagikan:
Berita Daerah Korupsi