Kasus Tambang Nikel Sultra Meluas, Kejagung Dalami Peran Perusahaan Terkait

Kasus Tambang Nikel Sultra Meluas, Kejagung Dalami Peran Perusahaan Terkait

Bagikan:

Kejagung memeriksa lima saksi dari PT BSJ dan PT DDR untuk memperkuat penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra periode 2013–2025 yang dikaitkan dengan Arif Kurniawan.

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memperluas pendalaman dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra) dengan memeriksa lima saksi dari dua perusahaan yang berkaitan dengan perkara tersebut. Pemeriksaan ini menjadi bagian dari upaya penyidik menelusuri dugaan penyimpangan aktivitas pertambangan yang berlangsung pada 2013–2025 dan dikaitkan dengan pengusaha Arif Kurniawan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, pemeriksaan dilakukan penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kamis, 19 November 2026. Informasi tersebut disampaikan pada Jumat, 20 November 2026, sebagaimana diberitakan Reqnews.

“Telah melaksanakan kegiatan penyidikan berupa pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi,” kata Anang dalam keterangannya pada Jumat 20 November 2026.

Lima saksi yang memenuhi panggilan penyidik masing-masing berinisial JY dari PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), serta NP, H, KYT, dan N dari PT DDR. Keterangan mereka diperlukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.

Anang menegaskan, penyidikan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan penghormatan terhadap hak pihak-pihak yang terkait.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” ujarnya.

Pemeriksaan terbaru tersebut berlangsung di tengah pengembangan perkara yang melibatkan sejumlah perusahaan pertambangan nikel di Sultra. Kejagung sebelumnya telah menetapkan PT BSJ sebagai tersangka korporasi dalam dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan yang disebut dikendalikan Arif Kurniawan sebagai penerima manfaat.

Penyidik menduga PT BSJ tetap melakukan kegiatan penambangan setelah masa izin usahanya berakhir. Dalam uraian perkara, izin perusahaan itu disebut berakhir pada 2014. Sementara itu, bagian lain dalam keterangan perkara menyebut izin usaha pertambangan (IUP) PT BSJ dan PT KAA berakhir pada 2015. Perbedaan penyebutan tahun tersebut masih perlu diperjelas melalui keterangan resmi penyidik.

Selain persoalan izin, penyidik juga mendalami dugaan pemberian sesuatu atau suap kepada penyelenggara negara untuk mempermudah proses administrasi pertambangan. Sejumlah perusahaan yang disebut dalam rangkaian perkara ini meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Pengembangan penyidikan sebelumnya mencakup penggeledahan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sultra. Pada penggeledahan di enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026, penyidik menemukan dokumen serta uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dan Rp595 juta. Total uang yang disita dalam kegiatan tersebut mencapai Rp11,795 miliar.

Penggeledahan juga dilakukan di sejumlah kantor perusahaan di Kendari, Konawe Utara, dan Buton Tengah. Lokasi-lokasi itu berkaitan dengan perusahaan yang disebut dalam penyelidikan aktivitas pertambangan nikel.

Dalam perkembangan lain, penyidik telah memeriksa 38 saksi dan masih mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara sebelum berkas dilimpahkan kepada penuntut umum. Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) disebut telah mengambil alih penguasaan dan pemanfaatan lahan yang diduga digunakan secara ilegal oleh perusahaan-perusahaan terafiliasi dengan Arif Kurniawan.

Pemeriksaan lima saksi terbaru diharapkan membantu penyidik mengurai hubungan antarperusahaan, proses perizinan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola pertambangan. Kejelasan rangkaian bukti dan proses hukum menjadi penting untuk memastikan pertanggungjawaban setiap pihak dilakukan berdasarkan peran dan bukti yang sah. []

Redaksi 01

Bagikan:
Kasus Nasional