Dari Kudus hingga Semarang, KPK Bongkar Dugaan Korupsi Sektor Cukai

Dari Kudus hingga Semarang, KPK Bongkar Dugaan Korupsi Sektor Cukai

Bagikan:

KPK memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas dan dua saksi lainnya untuk mendalami perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan tersangka GHH serta pengembangan kasus di sektor cukai.

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH bersama dua saksi lainnya. Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara yang menjerat GHH, sekaligus memperdalam dugaan keterlibatan pihak-pihak di lingkungan kepabeanan dan sektor swasta.

Dua saksi lain yang diperiksa pada Kamis, 19 November 2026, yakni S yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) Bea Cukai dan LPP dari kalangan swasta. Ketiganya dimintai keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama KH, S, dan LPP,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Jakarta, Kamis (19/11/2026), sebagaimana diberitakan Monitor Indonesia.

Budi menjelaskan, pemeriksaan itu berkaitan dengan penyidikan perkara yang menjerat GHH. KPK belum mengungkap secara terperinci materi pemeriksaan terhadap KH, S, dan LPP.

Pemanggilan ketiga saksi tersebut melanjutkan rangkaian pemeriksaan yang berlangsung sejak awal pekan. Pada Senin, 16 November 2026, penyidik memeriksa UK, mantan Kepala Seksi Penindakan Cukai I Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada 2025.

Sehari kemudian, penyidik meminta keterangan SP dari kalangan swasta. Dalam pemeriksaan itu, KPK mendalami dugaan pemberian uang kepada GHH. Selanjutnya, pada Rabu, 18 November 2026, penyidik memeriksa ANP, Direktur PT Inti Gria Pramudya, sebagai saksi dalam perkara yang sama.

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam operasi tersebut, sejumlah pihak ditetapkan sebagai tersangka. Pengembangan penyidikan berlanjut pada 21 Juli 2026 ketika KPK menerbitkan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk memperluas penanganan perkara.

Hingga September 2026, KPK telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat Bea Cukai dan pihak swasta, yakni Rizal selaku Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat; Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai; Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai; John Field selaku pemilik Blueray Cargo; Dedy Kurniawan selaku Manajer Operasional Blueray Cargo; Andri selaku Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo; Budiman Bayu Prasojo selaku Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai; GHH selaku Kepala Kantor Bea Cukai Kediri; serta AD selaku pejabat fungsional Bea Cukai Madya.

Penyidikan kemudian berkembang ke dugaan penyimpangan sektor cukai yang turut menyeret sejumlah perusahaan. Pada 28 Oktober 2026, KPK mengumumkan penerbitan satu sprindik umum dan melakukan penggeledahan di Kantor Bea Cukai Kudus serta Kantor PT Djarum di Kudus, Jawa Tengah.

Sehari setelahnya, penyidik menggeledah enam perusahaan yang terafiliasi dengan PT Djarum di wilayah Kudus. Penggeledahan berlanjut pada 30 Oktober 2026 di Kantor Bea Cukai Semarang serta Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kota Semarang.

Rangkaian penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari bukti terkait dugaan kerugian negara di sektor cukai yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah. KPK juga mendalami dugaan pemberian uang oleh pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.

Pemeriksaan terhadap pejabat Bea Cukai Tanjung Emas dan dua saksi lainnya memperlihatkan bahwa penyidikan masih diarahkan untuk menelusuri hubungan antara pejabat, perusahaan, dan dugaan aliran uang dalam perkara tersebut. Pendalaman keterangan saksi serta pengumpulan bukti diharapkan dapat memperjelas peran masing-masing pihak dan mengungkap rangkaian dugaan penyimpangan secara menyeluruh. []

Redaksi 01

Bagikan:
Korupsi Nasional