IAEA mengungkap pembangunan fasilitas tambahan pengayaan uranium di kompleks nuklir Yongbyon, Korea Utara, yang dinilai memperbesar kekhawatiran terhadap perkembangan program nuklir negara tersebut.
PYONGYANG – Perluasan fasilitas pengayaan uranium di kompleks nuklir Yongbyon, Korea Utara, memicu kekhawatiran baru terhadap perkembangan program nuklir negara tersebut. Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan pembangunan fasilitas tambahan telah berlangsung sejak September 2026 dan bagian luar bangunan baru itu terlihat rampung pada akhir Oktober.
Direktur Jenderal IAEA Rafael Grossi menyampaikan penilaian tersebut dalam pernyataan kepada Dewan Gubernur IAEA pada Rabu (18/11/2026). Menurutnya, perkembangan di Yongbyon menunjukkan aktivitas pengayaan uranium Korea Utara masih berlanjut.
“Sejak pertengahan September 2026, pembangunan perluasan tambahan pada fasilitas pengayaan uranium awal di Yongbyon telah berlangsung. Pada akhir Oktober 2026, struktur perluasan baru tersebut tampak telah rampung dari luar,” kata Grossi dalam pernyataan kepada Dewan Gubernur IAEA pada Rabu (18/11/2026), sebagaimana dilansir Liputan6, Rabu (18/11/2026).
“Perluasan program pengayaan uranium Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) yang terus berlangsung tetap menjadi sumber kekhawatiran serius.”
Pemantauan terhadap fasilitas tersebut dilakukan tanpa kehadiran langsung inspektur internasional. IAEA tidak memiliki akses ke Yongbyon maupun lokasi nuklir lain di Korea Utara sejak pemerintah negara itu mengusir para inspektur badan tersebut pada 2009. Sejak saat itu, pemantauan dilakukan melalui citra satelit dan informasi dari sumber terbuka.
Yongbyon merupakan kompleks utama yang disebut pemerintah Korea Utara sebagai “jantung” program nuklirnya. Fasilitas tersebut memiliki kemampuan memproduksi uranium yang diperkaya dan plutonium, dua bahan yang dapat digunakan dalam pengembangan senjata nuklir.
Sejumlah pengamat menilai Pyongyang telah mengembangkan fasilitas pengayaan uranium tambahan, baik di Yongbyon maupun di lokasi lain. Langkah tersebut disebut berlangsung setelah perundingan nuklir antara pemimpin Korea Utara Kim Jong Un dan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tidak menghasilkan kesepakatan pada 2019.
Kekhawatiran terhadap kapasitas pengayaan uranium Korea Utara juga pernah disampaikan Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young. Tahun lalu, Chung menyebut Pyongyang mengoperasikan empat fasilitas pengayaan uranium yang beraktivitas setiap hari.
Di tengah perkembangan tersebut, peluang pembukaan kembali dialog antara Washington dan Pyongyang belum menunjukkan kepastian. Trump sebelumnya menyampaikan keinginan bertemu Kim saat berada di China untuk menghadiri forum regional. Namun, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan belum ada agenda pertemuan kedua pemimpin selama kunjungan tersebut. Meski demikian, Rubio menyatakan Trump terbuka untuk memulai dialog baru dengan Korea Utara.
Pyongyang belum memberikan tanggapan atas tawaran terbaru Trump. Sebelumnya, Kim menyatakan bersedia kembali berunding apabila AS menghentikan apa yang disebutnya sebagai “kebijakan bermusuhan” dan menghormati status Korea Utara sebagai negara pemilik senjata nuklir.
Para pakar menilai pengakuan internasional atas status tersebut menjadi salah satu kepentingan Pyongyang dalam hubungan dengan negara lain. Pengakuan itu dipandang dapat memperkuat posisi tawar Korea Utara untuk menuntut pencabutan sanksi ekonomi yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perkembangan fasilitas Yongbyon pun berpotensi semakin mempersulit upaya diplomasi dan pengendalian program nuklir di Semenanjung Korea. []
Redaksi 01

