China, AS, dan Rusia menyepakati deklarasi yang memuat komitmen mencegah perang nuklir, mereformasi PBB, menjaga stabilitas energi, serta membahas kewenangan lembaga peradilan internasional.
SHENZHEN – Komitmen mencegah perang nuklir, memperkuat ketahanan pasokan energi, dan memperbarui tata kelola internasional menjadi agenda utama deklarasi perdamaian yang disepakati China, Amerika Serikat (AS), dan Rusia dalam pertemuan trilateral di Shenzhen, Kamis (19/11/2026).
Deklarasi bertajuk declaration toward peace itu ditandatangani melalui kesepakatan Presiden China Xi Jinping, Presiden AS Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan berlangsung di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di China.
Salah satu perhatian utama ketiga negara adalah mencegah ancaman penggunaan senjata nuklir. Dalam dokumen yang dikutip kantor berita Xinhua, para pemimpin menegaskan bahwa perang nuklir tidak akan menghasilkan kemenangan bagi pihak mana pun.
“Ketiga kepala negara menegaskan kembali bahwa perang nuklir tak bisa dimenangkan dan tak boleh terjadi,” demikian isi deklarasi itu, dikutip kantor berita China, Xinhua.
Pernyataan tersebut berlanjut, “Ketiga negara akan melakukan dialog tentang pengurangan risiko nuklir dan pencegahan profilerasi senjata nuklir.”
Selain isu nuklir, China, AS, dan Rusia menyepakati pentingnya pembenahan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ketiganya merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan menyatakan komitmen untuk mendorong reformasi agar lembaga tersebut lebih mampu merespons tantangan global serta menjalankan mandat menjaga perdamaian internasional.
Ketahanan energi juga masuk dalam kesepakatan. Ketiga negara berencana meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak bumi olahan, sekaligus menjaga kelancaran distribusi energi bagi kepentingan berbagai negara.
“Mereka menegaskan kembali pentingnya arus energi yang stabil,” demikian poin dalam deklarasi itu.
Aspek hukum internasional turut menjadi bagian dari pembahasan. Ketiga pemimpin menekankan prinsip persetujuan negara dan perlindungan kekebalan pejabat negara dalam pelaksanaan kewenangan lembaga peradilan internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC).
“Ketiga kepala negara mengakui bahwa prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara sangatlah penting, dan sepakat bahwa Mahkamah Pidana Internasional dan badan-badan serupa lain tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksinya.”
Pembahasan mengenai ICC menjadi sorotan karena lembaga tersebut menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada Maret 2023 atas dugaan kejahatan perang terkait deportasi dan pemindahan paksa anak-anak Ukraina. Pemerintah Rusia menolak tuduhan tersebut dan menyebut langkah pengadilan itu tidak masuk akal.
Surat perintah tersebut juga membatasi ruang perjalanan internasional Putin ke negara-negara anggota ICC yang berkewajiban melaksanakan keputusan pengadilan. Selain Putin, ICC menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada November 2024 atas dugaan kejahatan perang.
Rangkaian kesepakatan ini memperlihatkan upaya ketiga kekuatan besar untuk membangun komunikasi dalam isu keamanan, energi, dan tata kelola global. Namun, pelaksanaan komitmen tersebut akan bergantung pada tindak lanjut dialog serta kesediaan masing-masing negara menerjemahkan deklarasi menjadi langkah nyata. []
Redaksi 01

