AMAN Minta MK Lindungi Kewenangan Peradilan Adat

AMAN Minta MK Lindungi Kewenangan Peradilan Adat

Bagikan:

AMAN bersama pemangku peradilan adat mengajukan uji materiil sejumlah ketentuan KUHP ke MK karena menilai aturan tersebut belum menjamin pengakuan terhadap hukum dan pranata adat yang masih hidup di masyarakat.

JAKARTA – Pengakuan terhadap kewenangan masyarakat adat dalam menyelesaikan perkara menjadi fokus gugatan uji materiil yang diajukan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bersama sejumlah pemangku peradilan adat ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (19/11/2026). Para pemohon menilai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum memberikan perlindungan memadai terhadap hukum dan pranata peradilan adat yang telah lama berjalan di tengah masyarakat.

Gugatan tersebut didaftarkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) AMAN Rukka Sombolinggi bersama sejumlah pemohon, termasuk Rukmini P. Toheke atau Tina Ngata, ibu kampung sekaligus penyelenggara peradilan adat Masyarakat Adat To Kulawi Moma di Ngata Toro, Kabupaten Sigi (Sigi), Sulawesi Tengah (Sulteng).

Kuasa hukum para pemohon, Yance Arizona, mengatakan persoalan utama terletak pada ketentuan yang menggantungkan keberlakuan hukum adat pada pembentukan peraturan daerah. Menurutnya, negara semestinya mengakui keberadaan hukum adat sekaligus menghormati lembaga adat yang menjalankan aturan tersebut.

“KUHP mengakui hukum adat sebagai hukum yang hidup, tetapi sekaligus menggantungkan keberlakuannya pada Peraturan Daerah. Itu kontradiksi. Konstitusi memerintahkan negara untuk mengakui dan menghormati, bukan untuk menentukan hidup-matinya hukum adat,” kata Yance usai mendaftarkan gugatan para pemohon ke Mahkamah Konstitusi, Kamis (19/11).

Permohonan itu menguji Penjelasan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3), serta Penjelasan Pasal 2 ayat (3) KUHP terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yance menjelaskan, terdapat dua persoalan yang menjadi dasar pengajuan gugatan. Pertama, kewajiban mengatur hukum yang hidup dalam masyarakat melalui peraturan daerah dinilai berpotensi menjadikan pengakuan pemerintah sebagai prasyarat berlakunya hukum adat. Padahal, norma adat telah tumbuh dan diterapkan masyarakat sebelum negara membentuk aturan formal.

Kedua, KUHP dinilai belum memberikan pengakuan yang cukup terhadap pranata adat sebagai pihak yang menjalankan dan menegakkan hukum di komunitasnya. Akibatnya, hasil penyelesaian perkara melalui mekanisme adat dikhawatirkan tidak memperoleh kepastian penghormatan dalam sistem peradilan pidana nasional.

Menurut Yance, peradilan adat memiliki pendekatan yang mengutamakan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam masyarakat. Karena itu, pengakuan terhadap hukum adat tidak seharusnya berhenti pada norma, tetapi juga mencakup lembaga dan pemangku adat yang melaksanakannya.

Ia juga menyoroti mekanisme peradilan adat di Papua dan Aceh yang telah diatur melalui undang-undang kekhususan masing-masing daerah. Pengaturan dalam KUHP, menurutnya, perlu tetap menghormati kewenangan serta mekanisme yang telah berjalan di kedua wilayah tersebut.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi menyebut gugatan ke MK menjadi langkah konstitusional setelah berbagai masukan organisasi masyarakat adat tidak terakomodasi dalam proses penyusunan KUHP. Ia mengatakan AMAN sebelumnya telah menyampaikan kritik dan usulan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah, serta kalangan akademisi yang terlibat dalam penyusunan undang-undang tersebut.

“Selama proses penyusunan KUHP,  banyak masukan, sanggahan dan kritik yang kami sampaikan kepada berbagai pihak. Bukan hanya kepada DPR, tetapi juga pemerintah dan akademisi yang terlibat dalam penyusunannya. Namun, tidak satu pun masukan AMAN yang diterima,” kata Rukka di Mahkamah Konstitusi.

Rukka menilai pengujian konstitusional tetap diperlukan meskipun KUHP telah disahkan dan peraturan pelaksanaannya sudah diterbitkan. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memastikan ketentuan hukum pidana tidak bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat yang dijamin konstitusi.

“Karena Undang-Undang ini sudah disahkan dan peraturan pelaksanaannya juga sudah ada, sekarang saatnya kita memastikan terlebih dahulu apakah ketentuan ini selaras dengan hak-hak Masyarakat Adat yang dijamin dalam konstitusi atau tidak,” tegasnya.

Ia menambahkan, kemampuan masyarakat adat mengatur kehidupan dan menyelesaikan persoalan internal dapat membantu memperluas akses keadilan. Menurutnya, penyelesaian perkara melalui mekanisme negara bukan satu-satunya jalan, sebab komunitas adat juga memiliki tata cara yang telah dijalankan secara turun-temurun.

“Negara harus berterima kasih kepada Masyarakat Adat yang masih bisa mengurus dan mengatur dirinya sendiri. Kalau seluruh kasus pidana, mulai dari pencurian ayam hingga pembunuhan, diselesaikan oleh sistem peradilan negara, maka negara ini tidak akan punya cukup aparat untuk mengurusi semua persoalan itu,” ungkapnya.

Rukka menegaskan, gugatan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali pengadilan adat yang dihapus melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 ataupun menempatkannya di bawah Mahkamah Agung. AMAN, kata dia, memperjuangkan pengakuan terhadap pranata adat yang masih hidup dan para pemangku adat yang menjalankan fungsi penyelesaian perkara di komunitas masing-masing.

”AMAN menginginkan pengakuan terhadap pranata adat yang masih hidup, termasuk para pemangku adat yang menjalankan fungsi penyelesaian perkara di komunitasnya,” tandasnya.

Melalui pengujian ini, para pemohon berharap MK memberikan kepastian konstitusional bagi keberadaan hukum dan pranata peradilan adat. Pengakuan tersebut dinilai penting agar mekanisme penyelesaian perkara yang tumbuh di masyarakat dapat dihormati tanpa mengabaikan prinsip hukum nasional dan perlindungan hak warga. []

Redaksi 01

Bagikan:
Hukum Nasional