Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi Tol, Kerugian Negara Triliunan

Kejari Jakut Usut Dugaan Korupsi Tol, Kerugian Negara Triliunan

Bagikan:

Kejari Jakarta Utara menyelidiki dugaan penggelembungan kontrak pembangunan Tol Cibitung-Cilincing dari sekitar Rp3 triliun menjadi Rp9 triliun serta laporan masyarakat terkait ganti rugi tanah yang belum dibayarkan.

JAKARTA – Dugaan penggelembungan nilai kontrak pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) menjadi salah satu fokus penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara (Kejari Jakut). Nilai kontrak proyek yang semula diperkirakan sekitar Rp3 triliun diduga meningkat hingga Rp9 triliun melalui sejumlah perubahan kontrak, sementara penyidik juga menelusuri laporan masyarakat terkait ganti rugi tanah yang belum diterima.

Kepala Kejari Jakut Roy Riadi mengungkapkan, penyidikan perkara tersebut mengarah pada dugaan penyimpangan dalam tata kelola proyek pembangunan jalan tol yang menghubungkan kawasan industri Cibitung dengan Pelabuhan Tanjung Priok.

“Insya Allah, saya yakinkan kerugiannya triliunan. Dugaan ya, masih dugaan,” ucap Roy saat dihubungi wartawan, Sabtu (21/11/2026), sebagaimana dilansir RM, Sabtu (21/11/2026).

Roy menjelaskan, perkara tersebut bermula dari laporan masyarakat yang mengeluhkan belum menerima pembayaran ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan oleh tim Kejari Jakut.

Setelah menemukan indikasi tindak pidana, kejaksaan meningkatkan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Petugas kemudian turun langsung ke sejumlah lokasi untuk mengumpulkan keterangan dan menelusuri dokumen yang berkaitan dengan proyek tersebut.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian penyidik adalah dugaan penggelembungan nilai kontrak konsesi pembangunan JTCC. Menurut Roy, nilai kontrak awal sekitar Rp3 triliun mencakup sejumlah pekerjaan, mulai dari perencanaan hingga pembayaran tanah.

Namun, nilai tersebut diduga mengalami peningkatan melalui beberapa perubahan atau adendum kontrak hingga mencapai sekitar Rp5 triliun, sebelum kembali meningkat menjadi Rp9 triliun.

Untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor perusahaan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan proyek serta kediaman sejumlah direksi perusahaan.

Roy menyebutkan, penggeledahan dilakukan terhadap tiga kantor perusahaan, yakni kantor CTP, Waskita WTR, dan PT API yang merupakan anak perusahaan Pelindo.

“Kita geledah rumah dan kita geledah kantor, tiga kantor lah kita geledah, kantor CTP, kantor Waskita WTR, WTR, sama kantor PT API, cucu perusahaannya Pelindo,” tuturnya.

Penggeledahan juga dilakukan pada Jumat (20/11/2026) di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan, termasuk kediaman para saksi yang sebelumnya telah dimintai keterangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencari dan mengamankan dokumen maupun barang bukti yang diperlukan dalam pengungkapan perkara.

“Penyidik sudah mengantongi bukti-bukti terkait dengan penggeledahan tersebut,” ujar Roy, Jumat (20/11/2026).

Meski demikian, dugaan kerugian negara yang disebut mencapai triliunan rupiah masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyidik juga perlu menelusuri hubungan antara perubahan nilai kontrak, pelaksanaan pekerjaan, pembayaran tanah, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan proyek.

JTCC merupakan jalan tol yang menghubungkan Cibitung, Kabupaten Bekasi, dengan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pembangunannya dimulai pada 2017 dan mulai beroperasi secara bertahap sejak 2021.

Seluruh ruas tol tersebut kemudian tersambung dengan jaringan Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) pada 10 Juli 2024. Keberadaannya menjadi jalur strategis untuk mendukung mobilitas barang dan distribusi logistik dari kawasan industri Cibitung menuju Pelabuhan Tanjung Priok.

Pengusutan perkara ini diharapkan tidak hanya mengungkap dugaan penyimpangan dalam perubahan nilai kontrak, tetapi juga memberikan kepastian terhadap persoalan pembayaran ganti rugi tanah yang dikeluhkan masyarakat. Transparansi pengelolaan proyek infrastruktur dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara menjadi hal penting agar pembangunan jalan tol benar-benar memberikan manfaat tanpa merugikan kepentingan publik. []

Redaksi 30

Bagikan:
Hotnews Korupsi Nasional