Pemkab Siak memberlakukan status quo atas lahan 317 hektare di Kampung Teluk Lanus untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan hingga klaim penguasaan lahan diverifikasi.
SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak membekukan sementara seluruh aktivitas dan kesepakatan pengelolaan lahan seluas 317 hektare di Kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit. Kebijakan status quo tersebut diberlakukan untuk mencegah munculnya klaim atau perjanjian baru selama pemerintah memeriksa legalitas penguasaan lahan yang menjadi sumber konflik dua kelompok tani dan pihak perusahaan.
Penghentian sementara itu mencakup seluruh kegiatan di atas lahan yang disengketakan, termasuk aktivitas lapangan berdasarkan perjanjian antara Kelompok Tani Pandan Jaya dan PT Nusa Prima Manunggal (NPM). Kegiatan baru dapat dilanjutkan setelah proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai serta hasilnya dibahas bersama masyarakat.
Keputusan tersebut diambil dalam rapat fasilitasi penyelesaian konflik antara Kelompok Tani Hutan Maju Jaya dan Kelompok Tani Pandan Jaya di Ruang Rapat Zamrud, Kompleks Rumah Rakyat, Jumat (20/11/2026). Rapat dipimpin Bupati Siak Afni Zulkifli yang juga menjabat Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Siak.
Afni menegaskan, tidak boleh ada aktivitas maupun kesepakatan baru dengan pihak mana pun sebelum status penguasaan lahan dipastikan melalui pemeriksaan menyeluruh.
“Untuk sementara, semuanya kita hentikan. Tidak boleh ada aktivitas, tidak boleh ada kesepakatan baru dengan pihak mana pun. Kita berlakukan status quo sampai seluruh proses inventarisasi, verifikasi, dan validasi selesai. Jangan sampai persoalan ini semakin melebar dan masyarakat kembali dirugikan,” tegas Afni.
Konflik lahan seluas 317 hektare tersebut dipicu tumpang tindih klaim penguasaan dan pengelolaan yang turut melibatkan perusahaan. Dalam kesepakatan rapat, lahan itu dinyatakan sebagai tanah negara sehingga penguasaan dan pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.
Untuk memastikan dasar penguasaan masing-masing pihak, Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hak Hutan dan Tanah Kabupaten Siak (TFPK) akan memeriksa seluruh bentuk penguasaan tanah di lokasi sengketa. Pemeriksaan tersebut menjadi dasar sebelum GTRA membahas langkah penyelesaian berikutnya.
Afni menyatakan pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara terburu-buru. Seluruh pihak diberi kesempatan menunjukkan bukti dan dasar hukum yang mereka miliki agar penyelesaian tidak merugikan masyarakat maupun pihak lain.
“Kita ingin persoalan ini diselesaikan secara adil. Semua pihak harus diberi kesempatan menyampaikan bukti dan dasar penguasaannya. Pemerintah tidak boleh terburu-buru mengambil keputusan sebelum semuanya terang,” ujar dia.
Rapat yang berlangsung dengan perbedaan pandangan mengenai hak dan penguasaan lahan itu akhirnya menghasilkan empat poin kesepakatan tertulis. Dokumen tersebut ditandatangani oleh para pihak yang hadir sebagai dasar pelaksanaan langkah penyelesaian.
Selain menghentikan sementara kegiatan berdasarkan perjanjian dengan NPM, status quo juga diberlakukan terhadap seluruh bentuk kesepakatan dengan pihak mana pun terkait wilayah Kampung Teluk Lanus. Ketentuan tersebut berlaku hingga GTRA menerbitkan keputusan setelah proses pemeriksaan selesai.
Afni meminta seluruh pihak mematuhi kesepakatan dan tidak melakukan tindakan sepihak yang dapat memperbesar konflik.
“Kita minta semua pihak menghormati kesepakatan ini. Jangan ada yang bergerak sendiri-sendiri atau melakukan tindakan yang justru memperkeruh keadaan. Beri kesempatan tim bekerja, supaya penyelesaiannya memiliki dasar hukum yang jelas,” kata Afni.
Di luar penyelesaian sengketa, Afni juga mendorong masyarakat Kampung Teluk Lanus untuk tergabung dalam satu wadah kelompok. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh warga memiliki kesempatan memperoleh manfaat ekonomi dari potensi sumber daya di wilayah mereka.
“Penyelesaian paripurnanya adalah seluruh KK yang ada di Teluk Lanus, wajib dimasukkan ke dalam satu wadah kelompok bersama. Sehingga apapun kedepannya, rakyat Teluk Lanus akan sejahtera dari kekayaan yang ada di sekitar mereka,” tegas Afni.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Siak Martin, Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siak Laiskar Jaya, Kepala Bagian Administrasi Kewilayahan dan Fasilitasi Pertanahan Sekretariat Daerah (Setda) Siak Asrafli, Camat Sungai Apit, Penghulu Kampung Teluk Lanus, perwakilan kedua kelompok tani, serta pihak NPM.
Kebijakan pembekuan sementara ini menjadi langkah awal Pemkab Siak untuk mencegah perubahan penguasaan lahan selama proses pemeriksaan berlangsung. Hasil inventarisasi dan verifikasi nantinya akan menjadi dasar bagi GTRA dalam menentukan penyelesaian sengketa dengan mengutamakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat, sebagaimana diberitakan InfoPublik dalam laporan mengenai rapat fasilitasi konflik lahan pada Jumat (20/11/2026). []
Redaksi 30

