Praktisi hukum Ari Yusuf Amir mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus diimbangi pengawasan internal, transparansi, dan integritas aparat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
JAKARTA – Pengawasan terhadap aparat penegak hukum dinilai menjadi aspek krusial dalam penerapan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 19 November 2026. Kewenangan besar untuk merampas aset hasil tindak pidana dinilai harus disertai mekanisme pengawasan ketat agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan maupun kriminalisasi.
Praktisi hukum Ari Yusuf Amir mengingatkan, penerapan aturan tersebut tidak cukup hanya mengandalkan kewenangan aparat. Integritas, transparansi, dan pengawasan internal diperlukan untuk memastikan proses perampasan aset berjalan sesuai ketentuan hukum.
“Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kewenangan dari Undang-Undang Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi,” kata Ari sebagaimana diberitakan Sindo News, Minggu, (22/11/2026).
Ari juga menyampaikan pandangannya dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR pada 28 November 2026. Dalam forum tersebut, ia menekankan pentingnya integritas serta pengawasan internal terhadap aparat penegak hukum (APH).
Perhatian terhadap pengawasan aparat juga disampaikan Ari dalam pertemuan dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) pada 3 November 2026. Forum itu membahas penyempurnaan ketentuan pemberantasan korupsi dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ari, penguatan pengawasan berangkat dari pengalamannya sebagai advokat dalam menghadapi berbagai dinamika perkara. Ia menilai proses penegakan hukum harus bertumpu pada dokumen dan bukti, disertai keberanian untuk melaporkan setiap kejanggalan.
Dalam perjalanan profesinya, Ari mengaku banyak belajar dari sosok Artidjo. Salah satu pesan yang terus diingatnya adalah pentingnya memperjuangkan keadilan tanpa menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan.
“Jangan pernah takut dan malas. Tugas Anda membuat surat dan laporan. Tugas Anda memperjuangkan. Bukan tugas Anda memenangkan.”
Prinsip tersebut menjadi dasar pendekatan yang disebut Ari sebagai pengacara arsitek, yakni advokat yang menggunakan kecerdasan moral dan intelektual dalam menangani perkara.
“Pengacara arsitek adalah pengacara yang menggunakan segenap kecerdasan moral dan intelektualnya dalam menangani setiap perkara,” ujar Ari.
Pemikirannya mengenai pembaruan hukum dan pengawasan aparat juga dituangkan dalam buku berjudul Ari Yusuf Amir: Advokat Petarung yang dijadwalkan diluncurkan pada Selasa, 24 November 2026. Buku setebal 274 halaman itu memadukan autobiografi dan biografi, serta merekam perjalanan Ari dalam menangani sejumlah perkara besar.
Buku tersebut turut memuat kesaksian sejumlah tokoh nasional dan anggota keluarganya. Peluncurannya dijadwalkan dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Suyudi Ario Seto, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Pengesahan UU Perampasan Aset diharapkan dapat memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana. Namun, penerapannya tetap membutuhkan pengawasan yang efektif, prosedur yang transparan, serta pertanggungjawaban aparat agar kewenangan hukum tidak menyimpang dari tujuan penegakan keadilan. []
Redaksi 30

