KPK memeriksa pengusaha Kaji Edan dan sejumlah saksi untuk mendalami dugaan penyimpangan fasilitas pembiayaan LPEI kepada 11 debitur dengan potensi kerugian negara mencapai Rp11,7 triliun.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan korupsi fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada 11 debitur yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp11,7 triliun. Dalam pengembangan perkara tersebut, penyidik memeriksa pengusaha Onny Hendro Adhiaksono alias Kaji Edan sebagai saksi untuk mendalami penyaluran pembiayaan kepada sejumlah perusahaan.
Onny menjalani pemeriksaan pada Jumat (20/11/2026). Pemeriksaan itu diarahkan untuk menggali informasi mengenai pembiayaan yang diberikan LPEI kepada para debitur yang kini menjadi bagian dari penyidikan KPK.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, keterangan Onny diperlukan untuk membantu penyidik mengungkap perkara tersebut.
“Keterangan yang bersangkutan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini, yakni berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang dilakukan LPEI kepada sejumlah debitur,” kata Budi sebagaimana diberitakan Sindo News, Minggu, (22/11/2026).
Selain memeriksa Onny, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi lain dari pihak swasta, yakni Andaya Swastanta. Pemeriksaan sejumlah saksi tersebut menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri proses pemberian fasilitas pembiayaan dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyalurannya.
Salah satu pengembangan penyidikan berkaitan dengan Grup Bara Jaya Utama (BJU). Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan Hendarto, pemilik PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS), sebagai tersangka pada Agustus 2025.
Kedua perusahaan itu diduga memperoleh fasilitas pembiayaan dari LPEI meskipun terdapat persoalan dalam pemenuhan persyaratan dan prinsip pembiayaan. Dugaan tersebut menjadi bagian dari penyidikan untuk mengungkap kemungkinan penyimpangan dalam proses penyaluran dana.
KPK juga menangani perkara dugaan korupsi fasilitas kredit kepada PT Petro Energy. Dalam kasus tersebut, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk sejumlah pejabat LPEI dan pihak swasta dari perusahaan tersebut.
Besarnya potensi kerugian negara dalam perkara pembiayaan LPEI membuat penelusuran terhadap proses pemberian dana, kelayakan debitur, serta tanggung jawab pihak-pihak terkait menjadi penting. Pengusutan diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dan memastikan pertanggungjawaban hukum pihak yang terbukti terlibat. []
Redaksi 30

