Kejari Lampung Tengah menahan empat tersangka dalam dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin senilai Rp14,935 miliar yang diduga merugikan negara Rp6,74 miliar.
LAMPUNG TENGAH – Dugaan penyimpangan proyek peningkatan Jalan Buyut Ilir–Tanggul Angin di Kabupaten Lampung Tengah mengakibatkan potensi kerugian keuangan negara sekitar Rp6,74 miliar. Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan menaha n mereka untuk kepentingan penyidikan pada Jumat (20/11/2026).
Keempat tersangka masing-masing berinisial IH selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), HTS sebagai pelaksana pekerjaan, DEP yang diduga berperan mengendalikan pelaksanaan proyek, serta ES sebagai konsultan pengawas.
Perkara tersebut berkaitan dengan proyek yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Nilai kontraknya mencapai Rp14,935 miliar, sedangkan pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp15 miliar. Proyek itu dikerjakan CV Gema Nusantara melalui mekanisme pengadaan elektronik atau e-purchasing.
Kepala Kejari Lampung Tengah Rita Susanti menjelaskan, penanganan perkara dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan. Berdasarkan hasil penyidikan, nilai dugaan kerugian negara mencapai Rp6.744.764.246,90.
Untuk memperkuat pembuktian, penyidik telah memeriksa 12 saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan proses pengadaan serta pelaksanaan proyek. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pendalaman terhadap dugaan keterlibatan masing-masing pihak.
Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Lampung Tengah Okky Desvian mengatakan, penyimpangan diduga terjadi pada dua tahapan utama, yakni pemilihan penyedia dan pengerjaan fisik proyek.
“Dalam proses penyidikan, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 12 orang saksi dan menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Dari hasil pendalaman, penyidik menemukan indikasi penyimpangan, baik pada tahapan pengadaan melalui mekanisme e-purchasing maupun dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan,” ujar Okky, sebagaimana diberitakan sumber berita, Jumat (20/11/2026).
Pada tahap pengadaan, penyidik menemukan indikasi dugaan pengondisian dalam pemilihan penyedia. Sementara pada tahap pelaksanaan, terdapat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.
Okky menambahkan, penetapan empat tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
“Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan pula indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp6.744.764.246,90. Terhadap keempat tersangka telah dilakukan penahanan untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut,” tegasnya.
Keempat tersangka selanjutnya dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih. Penahanan tersebut dilakukan untuk mendukung kelancaran proses penyidikan lebih lanjut.
Rita menegaskan, penanganan perkara ini merupakan bagian dari upaya kejaksaan menjaga keuangan negara sekaligus memastikan proyek pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Pembangunan bukan sekadar menyelesaikan pekerjaan secara administratif, tetapi harus memenuhi kualitas dan volume yang diperjanjikan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap rupiah uang negara adalah amanah rakyat yang wajib dijaga dan dipertanggungjawabkan. Kami berkomitmen menegakkan hukum secara profesional dan berintegritas. Uang negara harus dijaga, pembangunan harus berkualitas, dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Kejari Lampung Tengah memastikan penyidikan akan terus berjalan secara profesional, objektif, dan akuntabel sesuai ketentuan hukum. Kejaksaan juga menegaskan bahwa asas praduga tidak bersalah tetap berlaku bagi seluruh tersangka hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. []
Redaksi 01

