DPRD KALTIM – DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti masih rendahnya serapan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur Muhammad Udin mencatat ada 23 OPD yang serapannya rendah atau mendapatkan rapor merah. Dia pun meminta agar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala OPD.
“Jika perlu, ada rotasi jabatan OPD terkait. Karena ini berkaitan dengan percepatan pembangunan yang harus tuntas hingga 2024,” kata Udin, sapaannya, kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna ke-40 Masa Sidang III Tahun 2023 di Ruang Rapat Utama Kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Rabu (08/11/2023).
Menurut politisi Partai Golkar ini, rendahnya serapan APBD Kaltim kepada 23 OPD tersebut menunjukkan adanya ketidakseriusan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Kami sangat prihatin dengan kondisi ini, karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kami juga mempertanyakan komitmen dan loyalitas kepala dinas terhadap Pj Gubernur Kaltim yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada mereka,” ujar Udin.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltim, khususnya yang berkaitan dengan bidang perekonomian, keuangan, dan pembangunan. Muhammad Udin yang juga legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya rendah untuk segera memperbaiki kinerja mereka, karena anggaran tersebut merupakan uang rakyat yang harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
Dia mengatakan, OPD yang serapan anggarannya rendah harus segera melakukan evaluasi dan introspeksi diri, serta mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. “Jangan sampai ada OPD yang menumpuk anggaran di akhir tahun dan melakukan pengeluaran yang tidak efisien dan efektif. Ini akan merugikan rakyat dan negara. Kami akan terus mengawasi dan mengontrol kinerja OPD agar anggaran dapat terserap dengan baik,” tegasnya.
Muhammad Udin juga mengapresiasi OPD yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan serapan anggaran yang tinggi. Ia berharap OPD tersebut dapat menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lainnya. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada OPD yang telah bekerja keras dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kami berharap OPD tersebut dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Muhammad Udin berharap Pj Gubernur Kaltim dapat segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kinerja OPD yang bermasalah. “Kami juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk bekerja lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam mengelola anggaran daerah,” tutup Udin. []
Penulis: Riyan
Penyunting: Dita Allia Meidira