Cegah Klaim Pihak Lain, DPRD Kukar Dorong Perlindungan Kratom

Cegah Klaim Pihak Lain, DPRD Kukar Dorong Perlindungan Kratom

Bagikan:

DPRD Kukar mendorong kajian akademis dan perlindungan hukum terhadap tanaman kratom agar potensi ekonominya tidak diklaim pihak lain serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

ADVERTORIAL
– Potensi ekonomi tanaman kratom atau kedamba di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dinilai perlu mendapat perlindungan hukum sejak dini agar tidak diklaim pihak lain ketika berkembang menjadi komoditas bernilai tinggi. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kukar, Ahmad Yani, mendorong keterlibatan perguruan tinggi untuk meneliti potensi tanaman tersebut sebagai dasar penyusunan kebijakan yang melindungi kepentingan daerah dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Ahmad Yani menilai perlindungan terhadap potensi komoditas lokal tidak boleh diabaikan dalam upaya pengembangan sektor pertanian. Tanpa perencanaan dan landasan hukum yang memadai, manfaat ekonomi dari komoditas tersebut dikhawatirkan tidak sepenuhnya dinikmati masyarakat yang membudidayakannya.

“Jangan sampai ketika komoditas ini berkembang dan maju, justru orang lain yang mengklaim. Padahal, kita ingin potensi tersebut bisa memberikan manfaat bagi daerah,” tegasnya saat ditemui di Tenggarong, Sabtu (07/11/2026).

Menurutnya, perlindungan potensi kratom dapat ditelaah melalui instrumen kekayaan intelektual (KI) maupun bentuk pengakuan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Langkah tersebut memerlukan penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik, potensi ekonomi, serta kemungkinan perlindungan hukum terhadap komoditas tersebut.

Untuk memperkuat landasan ilmiah, DPRD Kukar mendorong kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Widya Gama Mahakam (UWGM) Samarinda dan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta). Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi mengenai pengelolaan kratom yang memberikan manfaat langsung bagi petani.

“Petani kita perlu didorong untuk menanam, mengelola, dan memelihara tanaman kratom. Kita berharap pihak kampus bisa membantu mengkaji bagaimana tanaman ini dapat dibudidayakan, dikembangkan, dan dikelola,” ujarnya.

Penelitian yang diusulkan tidak hanya mencakup teknik budi daya dan pemeliharaan tanaman, tetapi juga pengolahan hasil panen, peluang pemasaran, serta strategi pengembangan kratom sebagai alternatif komoditas pertanian di wilayah hulu Kukar.

Hasil penelitian tersebut nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan DPRD Kukar dalam menentukan arah kebijakan, termasuk kemungkinan penyusunan peraturan daerah (perda) mengenai pengelolaan kratom.

Meski demikian, Ahmad Yani menekankan bahwa pengembangan kratom sebagai komoditas unggulan harus didasarkan pada kajian komprehensif. Aspek ekonomi, kepentingan petani, dan kesesuaian dengan ketentuan hukum menjadi pertimbangan penting sebelum kebijakan daerah dirumuskan.

DPRD Kukar juga membuka peluang melibatkan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk memperluas penelitian dan memperkuat rekomendasi akademis. Keterlibatan berbagai perguruan tinggi diharapkan mampu menghasilkan model pengembangan komoditas yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dorongan perlindungan potensi kratom tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat nilai ekonomi komoditas lokal. Melalui kajian akademis dan kemungkinan pembentukan regulasi daerah, DPRD Kukar berharap pengembangan kratom tidak hanya membuka peluang usaha pertanian baru, tetapi juga memberikan kepastian pengelolaan, melindungi potensi daerah, dan memperluas kesempatan peningkatan pendapatan bagi petani secara berkelanjutan. []

Bagikan:
Advertorial DPRD Kukar