DK PBB mengesahkan Resolusi 2837 untuk memperpanjang pembekuan aset dan larangan perjalanan terkait Yaman hingga November 2027 serta menambah anggota Panel Ahli guna memperkuat p engawasan sanksi.
NEW YORK – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memperkuat pengawasan terhadap penerapan sanksi terkait konflik Yaman melalui Resolusi 2837 yang disahkan pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut memperpanjang pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi individu serta entitas yang masuk daftar sanksi hingga 14 November 2027, sekaligus memperluas kapasitas Panel Ahli untuk memantau pelaksanaannya.
Resolusi yang dirilis pada Jumat (13/11/2026) itu juga memperpanjang mandat Panel Ahli yang membantu DK PBB mengawasi penerapan sanksi hingga 15 Desember 2027. Panel tersebut diminta menyampaikan laporan akhir kepada DK PBB paling lambat 15 Oktober 2027, sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (13/11/2026).
Salah satu perubahan penting dalam keputusan tersebut adalah penambahan jumlah anggota Panel Ahli dari empat menjadi enam orang. DK PBB meminta Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB melakukan penambahan itu untuk memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan aturan sanksi.
Di sisi lain, resolusi tersebut mengecam keras peningkatan aktivitas militer kelompok Houthi di Yaman, termasuk serangan lintas perbatasan terhadap Arab Saudi dan ancaman terhadap pelayaran komersial. DK PBB menuntut kelompok tersebut segera menghentikan eskalasi militer dan seluruh serangannya tanpa syarat.
Resolusi 2837 juga kembali menegaskan pemberlakuan embargo senjata terhadap kelompok Houthi sebagaimana diatur dalam Resolusi 2216 tahun 2015. Ketentuan embargo tersebut tidak memiliki batas waktu berakhir.
Perpanjangan sanksi dan mandat Panel Ahli menunjukkan bahwa DK PBB masih mempertahankan mekanisme pembatasan sekaligus pengawasan internasional terhadap pihak-pihak yang masuk dalam daftar sanksi terkait Yaman. Penambahan anggota panel diharapkan memperkuat pemantauan dan penyusunan laporan mengenai pelaksanaan ketentuan tersebut.
Keputusan ini juga menegaskan tekanan internasional terhadap kelompok Houthi agar menghentikan aktivitas militer yang dinilai mengancam stabilitas Yaman, keamanan kawasan, dan kelancaran pelayaran komersial. Namun, efektivitas kebijakan tersebut tetap bergantung pada pelaksanaan sanksi oleh negara-negara anggota serta perkembangan situasi politik dan keamanan di Yaman. []
Redaksi 01