Dewan Pengawas dan Inspektorat KPK memeriksa pegawai internal terkait dugaan kebocoran dokumen, sementara penyidik terus menelusuri aliran uang dalam perkara suap pengurusan layanan pertanahan.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan kebocoran dokumen penyidikan kasus suap terkait Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui pemeriksaan terhadap pegawai internal. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Dewan Pengawas (Dewas) dan Inspektorat KPK, sementara penyidik tetap melanjutkan pengumpulan bukti perkara.
Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, membenarkan adanya pemeriksaan internal yang masih berlangsung. Menurut dia, KPK menghormati proses yang dilakukan Dewas dan Inspektorat untuk mengklarifikasi informasi mengenai dugaan kebocoran dokumen tersebut.
“Memang betul ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat dan di Dewas,” kata Taufik sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa, (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemeriksaan tersebut berkaitan dengan informasi yang ditemukan selama proses penyelidikan tertutup hingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.
“Verifikasi dan klarifikasi terhadap informasi-informasi yang ditemukan pada saat kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan di Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.
Di tengah pemeriksaan internal, penyidik KPK juga terus mendalami dugaan praktik suap dalam pengurusan berbagai layanan pertanahan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memeriksa sejumlah Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk menelusuri sumber dana yang berkaitan dengan pengurusan HGB.
Taufik menyebut, temuan sementara penyidik menunjukkan adanya aliran uang yang diduga berkaitan dengan pengurusan mutasi atau rotasi jabatan di lingkungan ATR/BPN serta layanan pertanahan lainnya.
“Karena memang ada beberapa fakta yang ditemukan saat ini bahwa uang-uang itu terkait dari pengurusan mutasi atau rotasi di lingkungan ATR/BPN, kemudian ada terkait dengan pengurusan layanan pertanahan baik HGU, HGB yang dilakukan di lingkungan ATR/BPN,” ucap dia.
Sebelumnya, KPK juga menyatakan pemeriksaan internal oleh Dewas dan Inspektorat masih berlangsung. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan proses tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk memastikan pelaksanaan tugas lembaga berjalan sesuai ketentuan, standar disiplin, serta kode etik.
“Pemeriksaan di internal, baik Inspektorat maupun Dewas masih berproses,” kata Budi saat dihubungi wartawan, Jumat (6/11/2026).
Ia menambahkan, pengawasan internal diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
“Sehingga pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, tidak hanya sesuai dengan ketentuan perundangan, namun juga dilaksanakan sesuai standar disiplin serta kode etik dan perilaku insan komisi,” ujarnya.
Meski dugaan kebocoran dokumen masih diperiksa, KPK memastikan penyidikan perkara dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN tetap berjalan. Penyidik masih melengkapi bukti tambahan yang diperlukan untuk mengungkap perkara tersebut.
“Penyidik masih terus melengkapi alat bukti tambahan yang diperlukan,” ucap Budi.
Pemeriksaan internal dan pendalaman perkara tersebut menjadi dua proses yang berjalan bersamaan. KPK diharapkan dapat mengungkap dugaan kebocoran dokumen sekaligus menuntaskan penyidikan kasus pertanahan secara transparan dan akuntabel. []
Redaksi 03

