Dugaan Korupsi Tambang Nikel 12 Tahun, Kejagung Periksa Unsur Kementerian

Dugaan Korupsi Tambang Nikel 12 Tahun, Kejagung Periksa Unsur Kementerian

Bagikan:

Kejagung memeriksa tiga saksi dari Kementerian ESDM dan dua perusahaan untuk memperkuat pembuktian dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara periode 2013–2025.

JAKARTA – Pemeriksaan terhadap perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dua perusahaan menjadi bagian dari upaya Kejaksaan Agung (Kejagung) memperkuat penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyidik mendalami keterangan ketiga saksi untuk melengkapi pembuktian perkara yang berlangsung dalam rentang 2013 hingga 2025.

Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) memeriksa ketiga saksi tersebut pada Selasa (17/11/2026). Mereka berasal dari unsur pemerintah dan perusahaan yang berkaitan dengan perkara pertambangan nikel tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menyebut saksi yang memenuhi panggilan penyidik berinisial RD dari Kementerian ESDM, LEA dari PT BSJ, serta V dari PT DDA.

“Saksi yang hadir memenuhi panggilan penyidik untuk dimintai keterangannya yakni RD dari Kementerian ESDM, LEA dari PT BSJ, dan V dari PT DDA,” kata Anang, Selasa malam, sebagaimana diberitakan Riau Aktual, Rabu, (18/11/2026).

Menurut Anang, pemeriksaan tersebut bertujuan memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi berkas perkara. Keterangan dari unsur kementerian dan perusahaan dinilai menjadi bagian dari proses penyidikan yang sedang berjalan.

Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra selama 12 tahun, yakni sejak 2013 hingga 2025. Namun, informasi mengenai materi pemeriksaan, dugaan peran masing-masing saksi, maupun potensi kerugian negara belum dijelaskan dalam keterangan yang disampaikan Kejagung.

Anang menegaskan, penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Kejagung juga menyatakan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta prinsip kehati-hatian dalam menangani perkara tersebut.

Pemeriksaan lanjutan terhadap para saksi diharapkan dapat memperjelas rangkaian dugaan penyimpangan tata kelola pertambangan nikel, termasuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan alat bukti yang diperoleh penyidik. []

Redaksi 03

Bagikan:
Headlines Kasus Nasional